Dia menambahkan, Departemen Sosial (Depsos) pada tahun 2010 akan serius melakukan program pemberdayaan KAT. Tujuannya agar mereka yang minim kesejahteraan, infrastruktur, dan pendidikan, tidak semakin terpuruk dan menjadi objek tontonan.

Bachtiar mencontohkan, pada era pemerintahan presiden Soeharto dengan dikeluarkannya intruksi presiden (Inpres) tentang desa tertinggal, banyak gubernur yang mengaku ada desa tertinggal di provinsinya. "Begitu dikucurkan dana untuk Desa tertinggal, ramai-ramai gubernur melaporkan desa tertinggal di Wilayahnya. Untuk pemberdayaan KAT ini, kita jangan akal-akalan hanya karena dana," Mensos mengingatkan.

Menurutnya, pemberdayaan KAT tidak seperti membangun jalan, sebab memerlukan pendekatan sosiologi yang tepat. Suksesnya pemberdayaan KAT dapat dilihat apabila semula masyarakat yang hidup berpindah-pindah (nomaden), menjadi tidak lagi hidup berpindah-pindah setelah dibuatkan rumah.

Depsos juga akan membangun balai masyarakat dilokasi tersebut dan menempatkan pekerja sosial untuk memberikan keterampilan dan mengenalkan mereka pada huruf dan angka. Setelah itu, pemerintah daerah (pemda) harus membangun sekolah di sana.

Sementara itu, KAT di daerah perbatasan memerlukan akses pelayanan sosial dasar yang lebih baik untuk memperoleh makanan, air bersih, pelayanan kesehatan dasar dan pendidikan. Selain itu juga memerlukan jalan dan infrastruktur lain untuk mendukung aktifitas ekonomi seperti membuka pasar untuk menjual hasil produksi mereka.

Data Depsos menunjukkan, saat ini populasi KAT ada 229.479 KK. mereka tersebar di 2.650 lokasi, 2.037 desa, 852 kecamatan, 246 kabupaten di 30 provinsi. mensos juga mengingatkan, pemerintah hendaknya dapat meningkatkan intensitas pembangunan di daerah perbatasan dengan negara lain, dimana daerah tersebut juga memiliki KAT. (stevani elisabeth)

sumber ; http://www.sinarharapan.co.id/ index.php?id=152&no_cache=1