Jakarta,14 Oktober 2013. Ketua Dewan AMAN Nasional, Hein Namotemo menyambut gembira Maritim Award yang diberikan kepada Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Namun beliau juga mengingatkan bahwa pemerintah Indonesia saat ini belum memiliki sebuah Master Plan atau grand strategi dalam membangun kemaritiman. Pembangunan maritim masih secara spot-spot. Menteri Pertahanan berjalan sendiri, Kepala Staf AL punya program sendiri, Perikanan kerja sendiri, belum ada koordinasi. Kita belum punya grand strategi yang terpadu secara solid untuk membangun kemaritiman. Kita masyarakat adat tentu ingin mendorong lahirnya Grand Strategi itu. Tepadunya seluruh sektor untuk mendorong majunya kemaritiman ini. Jika dipandang dari sisi advokasi AMAN saja memang jadi agak sempit. Tetapi dalam pemikiran ke depan harus paripurna dan komperhensif, semua sektor harus masuk. Transportasinya, Perdagangan, Perikannan, Pertahanan, Perindustrian, Energi dan lain sebagainya harus terpadu. Di situlah masyarakat adat pesisir dan pulau-pulau kecil yang mendiami kawaasan terpanjang wilayah Indonesia berperan. “Semoga kita segera memiliki Blue Print dari Grand Gtrategi yang komperhensif dengan tahapan yang jelas,” ujar Hein Namotemo berharap. Lebih jauh Namotemo mengatakan,” Kita tidak bisa berhenti karena pemerintahnya tidak jalan. Kita sudah dengar Soekarno bicara, Soeharto rem semua, setelah itu jalan lagi, kemudian stop lagi. Mudah-mudahan ke depan tidak,” ucap orang yang juga dianugerahi gelar pemangku adat Jiko Makolano ini. Menurut Ketua IMI Dr. Ir. Y. Paonganan, S.SI.,M.Si. “AMAN terpilih sebab berperan penting dalam advokasi dan perjuangan hak-hak masyarakat yang hidup di pulau-pulau kecil dan pesisir". AMAN juga bekerja aktif mengawal proses lahirnya Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.*** JLG