Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Indigenous Peoples are among the most vulnerable to COVID-19. Those without secure tenure, and particularly those whose lands have been seized and are forced to live as palm oil farmers are among the MOST THREATENED because of their simultaneous interconnections to global supply chains, and the lack

Jakarta, 19 Maret 2020 Nomor : 005/Instruksi/Sekjen-AMAN/III/2020 Perihal : Instruksi Merespon Perkembangan Penyebaran COVID-19 Kepada Yth : Komunitas-komunitas anggota AMAN Pengurus Wilayah AMAN (BPH dan DAMANWIL) Pengurus Daerah AMAN (BPH dan DAMANDA) Penjabat Ketu

Silakan unduh Keputusan Bupati Sinjai, Sulawesi Selatan, Nomor 329 Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sinjai Tahun 2020. Dok baru 2020-03-11 15.22.07

Silakan unduh Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, Nomor 7 Tahun 2018, tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Adat. Perda adat mahulu

Silakan unduh Keputusan Bupati Sintang, Kalimantan Barat, Nomor 660/1795/KEP-DLH/2019 tentang Pembentukan Panitia Verifikasi dan Validasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sintang. SK PANITIA MHA

Saga, Ende, NTT - Peringatan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara (HKMAN) sekaligus perayaan hari ulang tahun berdirinya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang ke 21, yang jatuh setiap tanggal 17 Maret, di selenggarakan di Desa Adat Saga, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende. Kegiatan ini

Bonelemo, Luwu (6/3/2020) – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyelenggarakan kegiatan Konsolidasi Kepala Desa utusan Masyarakat Adat gelombang pertama. Konsolidasi kali ini diselenggarakan di Desa Bonelemo, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Ada 40 Kepala Desa yang berasal dari Maluku,

Pemerintah, melalui Kementerian Perekonomian telah menyerahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada DPR pada 12 Februari 2020 di Gedung DPR RI. Sejak itu gelombang penolakan terhadap RUU CILAKA semakin besar. RUU ini mengancam keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya (wilayah adat, hutan adat dan tan