Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

[caption id="attachment_4687" align="alignleft" width="300"] Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Siti Nurbaya Bersama Sekjen AMAN Abdon Nababan[/caption] Jakarta 1/ 12/ 2014 – Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bertemu dengan Menteri Ling

Focus Group Disscussion (FGD) Mengembangkan Langkah-langkah Teknis Pengelolaan Sumberdaya Hutan dan Memanfaatkan Mekanisme Pembayaran Layanan Ekosistem di Hutan Adat [caption id="attachment_4663" align="alignleft" width="300"] Suasana FGD "Pengelolan Sumber Daya Hu

[caption id="attachment_4671" align="alignleft" width="300"] Audiensi RAKERNAS Ke-IV AMAN 2015 Sorong[/caption] Sorong 28/ 11/ 2014 - Bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Sorong - Papua Barat, hadir Sekjen AMAN, Damanas, PD Sorong Raya, PD Sorong Malamoi dan beberapa s

AMAN, 21 November 2014. Kemarin (20/11) adalah hari pertama kesaksian masyarakat adat diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam uji materi UU No.18 / 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Empat saksi dari Komunitas Adat, korban UU P3H bersaksi di depan hakim. UU

AMAN, 25 November 2014. Inkuiri Adat di Papua memasuki tahap mendegarkan keterangan umum. Kali ini keterangan dari pemuda adat Arso. Seperti dilaporkan Siti Maemunah, Badan Pengurus Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan Peneliti Sajogyo Institute, di akun media sosialnya terkait Inkuiri Adat hari k

AMAN, 25 November 2014. Pemerintahan boleh berubah, namun nampaknya ancaman penggusuran terhadap masyarakat adat dari wilayahnya masih saja terjadi. Kali ini ancaman penggusuran ditujukan terhadap masyarakat adat Tana Ai. Seperti ditulis dalam buku, “Memahami Dimensi-Dimensi Kemiskinan Ma

AMAN, 20 November 2014. Hari ini (20/11) pukul 11.00 WIB akan digelar sidang pengujian UU P3H di Mahkamah Konstitusi. Berikut undangannya bagi wartawan untuk meliput sidang tersebut. No : 07/TAAMH/XI/2014 Hal : Undangan Peliputan Sidang Pengujian UU P3H Kepada Yth, Rekan-rekan Wartawan Media cetak/

AMAN, 20 November 2014. Pada bulan Oktober 2014 lalu, pemerintah mengeluarkan peraturan bersama tiga kementerian (Kementerian Dalam Negeri, Kehutanan dan Pekerjaan Umum) dan Badan Pertahanan Nasional (BPN). Salah satu yang menjadi bahan pertimbangan dari munculnya peraturan bersama itu adalah Putus

[caption id="attachment_4542" align="alignleft" width="300"] Siswa Pendukung Petisi 35 Bubuhkan Cap Tangan[/caption] Jakarta 14-15/11/2014 – Acara kampanye Petisi 35 yang berlangsung di Aula SMK Negeri 56 Pluit Jakarta Utara ini adalah kunjungan Tim Petisi 35 untu