Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Bulan Juni 2014, mungkin menjadi bulan yang tidak pernah dilupakan bagi para komunitas adat Marga Tungkal Ulu dan kelompok petani Desa Simpang Tungkal, Banyuasin. Pasalnya, pada Rabu, 11 Juni 2014 yang lalu, Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) bersama dengan Polda Sumatera Selatan dan Poli

AMAN, 8 Agustus 2014. Bulan Juli tahun ini AMAN mengadakan riset praktik-praktik baik (good practice) RuaiTV, televisi lokal yang memberdayakan masyarakat adat, di Kalimantan Barat. Salah satu good practice RuaiTV tersebut adalah terkait dengan keberlanjutan finansial. Layaknya televisi pada umumny

AMAN, 6 Agustus 2014. Bertepatan degan bulan Ramadhan lalu, tepatnya 21-22 Juli 2014, digelar musyawarah wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Barat (Kalbar). Berdasarkan keputusan Musyawarah Wilayah AMAN Kalbar yg dilaksanakan pada bulan Juli yang lalu tersusunlah Kepengurusa

“RuaiTV satu-satunya televisi local yang concern pada persoalan masyarakat adat di Kalimantan Barat,” ujar salah satu aktivis Masyarakat Adat di Kalimantan Barat Agapitus, “Pergerakan masyarakat adat sangat terbantu dengan keberadaan RuaiTV ini,” Wujud concern RuaiTV terhada

A. Latar Belakang Pada 16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi (judicial review) terhadap UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Keputusan itu tertuang dalam MK No.35/PUU-X/2012 . Keputusan MK ini me

“Bagi Masyarakat Adat Nusantara, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi (judicial review) terhadap UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan adalah sebuah momentum yang penting,” ujar Direktur Informasi dan Komunikasi (Infokom) Aliansi Masyarakat A

“Ruai TV adalah lembaga penyiaran local yang terbukti secara kongkret memberikan dukungan pada isu-isu masyarakat adat,” ujar Glorio Sanen, salah satu aktivis masyarakat adat dari Kalimantan Barat (Kalbar) kepada redaksi AMAN melalui wawancara via telepon siang ini (14/7), “Mereka

Pada tanggal 18-19 Maret 2013 silam special reporter PBB yang menangani hak-hak masyarakat adat menghadiri sebuah konsultasi di Kuala Lumpur, Malaysia. Masyarakat di Asia, termasuk Indonesia pun hadir dalam kegiatan itu. AIPP sebuah organisasi yang concern dengan isu masyarakat adat mengharapkan ha

[caption id="attachment_3859" align="alignleft" width="300"] Deklarasi Dukung JKW-JK Linggang Mapan[/caption] Kutai Barat/ Linggang Mapan 1 Juli 2014 - Deklarasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kutai Barat dihadiri oleh 8 Komunitas yang ada di Kutai Barat yaitu