Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

[caption id="" align="alignleft" width="345"] Sidang Perselisihan Pilkada Malut di Mahkamah Konstitusi[/caption] Jakarta 22-Juli-2013. Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Maluku Utara 2013 akhirnya diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Gug

[caption id="" align="alignleft" width="282"] AMAN, Dewan Pers dan Tribun-Timur[/caption] Jakarta 18 juli 2013. Pengaduan keberatan Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) kepada Dewan Pers atas sebuah tulisan Suku Polahi, Gorontalo, dimuat oleh Tribun-T

[caption id="" align="alignleft" width="288"] Pejuang Perempuan Adat[/caption] Perjuangan Ibu Werima selama Hidupnya Werima Mananta, tumbuh dan besar di lokasi pengungsian Provinsi Sulawesi Tengah, saat pergolakan DI/TII Kahar Mudzakkar pada tahun 60-an. Setelah sekian

[caption id="" align="alignleft" width="388"] Penyerahan Peta Wilayah Adat[/caption] Jakarta, 15 Juli 2013. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) secara resmi menyerahkan peta wilayah adat yang sudah masuk daftar BRWA kepa

[caption id="" align="alignleft" width="138"] Ruma Adat Batak[/caption] Pollung, Doloksanggul. Camat Pollung, Sumitro Banjar Nahor meminta seluruh desa wilayah barat Kec Pollung yaitu, Aek Nauli, Pancur Batu, Huta Paung, Huta Julu, termasuk Pandumaan-Sipituhuta, untuk m

[caption id="" align="alignleft" width="288"] Plangisasi Putusan MK[/caption] Arga do Haminjon Diangka na Bisuk Mar Roha Sipituhuta 9 Juli 2013. Seiring perkembangan jaman, materi, pekerjaan serta status sosial seseorang saat ini adalah segalanya. Banyak masyarakat yang

Ternate 13/ 07/ 2013. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara-Maluku Utara, mengadakan diskusi di rumah AMAN pada tanggal 12/07/2013 lalu, bersama KPI dan FoSHal. Diskusi ini dimaksudkan untuk mengenal dan memahami FPIC atau Free, Prior,Informed and Concent. Narasumber diskusi ini adalah Munadi Kilkoda ke

Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya berjanji akan secepatnya berkoordinasi dengan koleganya di kabinet untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konsitusi (MK) terkait pengakuan hutan adat. “Masalah di lapangan sudah serius,” kata Balthasar ketika menerima pengurus Aliansi Masyaraka

[caption id="" align="alignleft" width="279"] Plangisasi Masyarakat Adat Sawai[/caption] Banyak wilayah adat di Maluku Utara kini dikepung perusahan tambang. Masyarakat adat semakin kesulitan mengakses hak mereka itu. Sumber – sumber kehidupan terancam hilang dan