Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Laki-laki dan perempuan adalah setara. Namun dalam perjalannya menuju tingkat kesetaraan tersebut, perempuan adat masih terus menjadi sub ordinat atau bagian ke-dua dari aspek berbangsa dan bernegara. Dalam rumah tangga hingga ranah publik perempuan seringkali hanya menjadi pelengkap, perempuan masi

Jakarta, 4 Juni 2014. AMAN secara konsisten memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hukum serta pemajuan bagi masyarakat adat. Berikut pernyataan politik AMAN terkait percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat adat.

Muara Tae, 2 Juni 2014. "Hari ini (2/6), pukul 09.15 WITA, kami masyarakat Muara Tae baru saja menghentikan aktifitas penggusuran lahan oleh PT Borneo Surya Mining Jaya (BSMJ), " ungkap penggerak masyrakat Muara Tae Masrani dalam emailnya ke redaksi website Aman, "Penggusuran ters

[caption id="attachment_3623" align="alignleft" width="300"] Aleta Ba'un - Romba Sombolinggi[/caption] Konsultasi Nasional Perempuan AMAN Jakarta 30 Mei 2014 - Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (PEREMPUAN AMAN) menyelenggarakan Konsultasi Nasional untuk mendap

[caption id="attachment_3445" align="alignleft" width="300"] Jokowi diapit Sekjen AMAN Abdon Nababan dan Sidarto Danusubrotoudarto[/caption] Jakarta 2 Mei 2014 - Calon Presiden PDI P, Joko Widodo bertemu dengan Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di Hotel O

"Konsultasi Nasional RUU PPHMA" Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Jakarta 22 Mei 2014 – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyelenggarakan konsultasi nasional dalam rangka mengupas dan mendiskusikan Draft Rancangan Undang-Undang Pengakuan – Perlindungan Hak Masy

Perihal : Liputan Deklarasi Dukungan AMAN kepada Jokowi Kepada Yth, Kawan-kawan wartawan Di Tempat Dengan hormat, Jika tidak ada aral melintang, pemilihan umum presiden (Pilpres) akan diselenggarakan dalam beberapa bulan ke depan. Pilpres ini mempunyai arti penting bagi Aliansi Masyarakat Adat Nusa

AMAN-Jakarta, 22 Mei 2014 – “Sudah satu tahun Sidang paripurna DPR resmi mengadopsi Rancangan Undang–Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA) sebagai salah satu RUU inisiatif DPR-RI untuk dibahas bersama-sama dengan Pemerintah,” ujar Direktur

Kepada Yth, Kawan-kawan wartawan Di Tempat Dengan hormat, Pada bulan April 2013 yang lalu Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (RUU PPHMHA) telah resmi menjadi salah satu RUU inisiatif DPR. Artinya RUU tersebut telah siap dibahas bersama sama dengan P