Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

”Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat” Tepat tanggal 17 Maret tahun 1999, lebih dari empat ratus pemimpin adat dari berbagai penjuru Nusantara berkumpul di Hotel Indonesia, Jakarta. Mereka menyerukan “Jika Negara Tidak Mengakui Kami, Maka Kami Tidak Mengakui Negara”. Seruan ters

Jakarta, 11 March 2013 H.E Mr. Zulkifli Hasan Minister of Forestry, Republic of Indonesia Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok I Lantai 4 Jl. Gatot Subroto - Senayan, Jakarta Pusat 10270 Telp. +6221 5731820 / +6221 5700278 Fax. +6221 5700226 H.E Mr. Timur Pradopo Head of Indionesian Police

Inside-part2: Sengkarut Lahan Inside-part3: Sengkarut Lahan Sumber Video: Metro TV

Siaran Pers Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kuala Lumpur, 12 Maret 2013,- Bertempat di Vivatel Hotel, Kuala Lumpur hari ini berlangsung Konsultasi Regional masyarakat adat Asia bersama Pelapor Khusus PBB untuk Hak-Hak Masyarakat Adat. Konsultasi ini akan berlangsung selama dua hari dan akan membah

[caption id="attachment_1161" align="alignleft" width="300"] Tari Hetawang Hakangkalu[/caption] Sejak pukul 08.00 pagi, terlihat pemandangan yang berbeda di lapangan Tumbang Malahoi, Desa Gunung Mas. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) ke

Afrida Erna Ngato, bergelar Sangaji Pagu adalah Kepala Suku Pagu, Halmahera Utara. Ia memperjuangkan wilayah adat dan kebudayaan suku Pagu yang terancam punah. Wawancara ini dilakukan di Kalimantan Tengah, saat Rakernas AMAN ke III, 19-23 Februari 2013

PRESS RELEASE Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 16 warga Pandumaan dan Sipituhuta yang ditahan di Mapolda Sumatera Utara sejak 26 Februari 2013, akhirnya dikeluarkan pada 11 Maret 2013 dengan status tahanan luar dan wajib lapor sekali seminggu. Tuduhan yang dikenakan kepada warga, yakni pasal 170

Jakarta/ Baleg DPR 7 Maret 2013. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memenuhi undangan Badan Legislasi (baleg) DPR untuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU serta memberikan pandangan dan masukan terkait RUU PPHMA yang telah disusun DPR dan baru disosialisasikan pada Februari lalu. Dalam proses a

[MEDAN] Puluhan advokad dan aktivis menyatakan kesediaan untuk membantu 31 orang warga di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), yang ditahan oleh polisi akibat bentrokan dengan aparat. Pembelaan hukum itu diberikan advokad karena menilai polisi terlalu semena-mena saat melakuka