Oleh Dinda Anggun Lestari

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Osing menuntut Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Kalibendo dicabut karena telah melakukan alih fungsi lahan sepihak dari tanaman keras ke tanaman komoditi yang merugikan Masyarakat Adat di desa Kampunganyar, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Perusahaan perkebunan yang memiliki luas areal 400 hektar ini juga disinyalir belum mengantongi izin, seperti yang terungkap dalam rapat bersama Komisi IV DPRD Banyuwangi pada 8 Januari 2025.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Banyuwangi Partana di rapat tersebut menyebut alih fungsi lahan PT Perkebunan Kalibendo seluas 400 hektar belum mengantongi izin.

Menyikapi permasalahan ini, AMAN Osing bersama Masyarakat Adat dari desa Kampunganyar melakukan aksi unjukrasa menuntut HGU PT Perkebunan Kalibendo dicabut. Massa aksi bergerak dengan berjalan kaki dari Balai Desa Kampunganyar menuju kantor PT Perkebunan Kalibendo pada Jum’at, 21 Februari 2025.

Massa mendesak Perkebunan Kalibendo untuk menghentikan aktivitas alih fungsi lahan dari tanaman keras ke tanaman komoditi. Massa juga minta sumber Patemon atau mata air yang berada di kawasan Perkebunan Kalibendo diselamatkan karena sering digunakan Masyarakat Adat sebagai tempat ritual memandikan Barong Osing.

Kepala Desa Kampunganyar Suwandi mengatakan selama ada perkebunan Kalibendo, petani tidak bisa berkegiatan dengan normal karena masalah air. 

Debet air di tiga Daerah Aliran Sungai (DAS) Jong Mergi, Bendo, dan Sobo terancam berkurang serta dipenuhi lumpur saat hujan lebat akibat alih fungsi yang dilakukan Perkebunan Kalibendo. Satu-satunya mata air yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar adalah mata air “Sumber Patemon”. Mata air ini bermakna penting bagi komunitas Masyarakat Adat Osing sebagai sumber kehidupan maupun secara kultural sebagai lokasi ritual. Maka dari itu, penggundulan lahan serta hutan bambu secara besar besaran sangat mengancam keberadaan Sumber Patemon.

“Kami menuntut cabut segera HGU Perkebunan Kalibendo. Kami juga berharap Perkebunan Kalibendo tidak diperkenankan beroperasi lagi karena telah banyak merugikan petani dan Masyarakat Adat,” tegas Suwandi.

AMAN Osing Kawal Masyarakat Desa Kampunganyar

Ketua Pelaksana Harian AMAN Daerah Osing – Banyuwangi Wiwin Indiarti menyatakan sangat kecewa dengan sikap arogan yang selalu dipertontonkan pihak perusahaan PT Perkebunan Kalibendo yang tidak peduli terhadap tuntutan Masyarakat Adat. Wiwin mencontohkan saat aksi unjukrasa ke kantor PT Perkebunan Kalibendo, pihak perusahaan menolak untuk menjawab tuntutan massa. Bahkan, pihak Perkebunan Kalibendo menantang untuk bertemu lewat jalur hukum saja.

“Ini respon yang sangat arogan. Kami tidak patah semangat, sebaliknya akan terus mengawal tuntutan masyarakat desa Kampunganyar sampai dikabulkan,” tandas Wiwin sembari mendesak pemerintah untuk segera mencabut izin HGU PT Perkebunan Kalibendo.

Aksi menuntut Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Kalibendo dicabut

Melanggar Aturan

Berdasarkan keterangan dari Kepala BPN Banyuwangi Machfoed Effendi baru-baru ini bahwa PT Perkebunan Kalibendo disebut telah melanggar aturan dengan aktivitas alih fungsi lahan. Perkebunan tersebut memiliki dua HGU, yaitu HGU Nomor 4/Kampunganyar dengan luasan 529 hektar dan HGU Nomor 1/Bulusari dengan luasan 284 hektar (akan berakhir tahun 2035). Tercatat tanaman pokoknya terdiri dari kopi, cengkeh, dan karet.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2023, perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud diberikan oleh Gubernur untuk wilayah lintas Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota untuk wilayah dalam suatu Kabupaten/Kota. Namun, kabarnya terkait perizinan ini belum dikantongi oleh Perkebunan Kalibendo. 

Sementara, terkait aktivitas PT Perkebunan Kalibendo yang seharusnya berlandaskan pada IUP – B dan SK HGU untuk memastikan kegiatan usaha sesuai dengan regulasi serta meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan seperti banjir dan penurunan kualitas lingkungan, namun sejauh ini pihak PT Perkebunan Kalibendo tidak bisa menunjukkan dokumen yang menunjukkan perubahan dalam HGU.

Kepala Pelaksana BPBD Banyuwangi Danang Hartanto juga menyebut pihak PT Perkebunan Kalibendo belum menyerahkan Surat Mitigasi Bencana dengan adanya alih fungsi lahan.  Padahal, mitigasi bencana penting dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya bencana banjir, longsor, kebakaran hutan dan bencana lainnya.

***

Penulis adalah Jurnalis Masyarakat Adat dari Osing, Banyuwangi