Oleh Nesta Makuba

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) VIII di Desa Kedang Ipil, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menyoroti massifnya gempuran Proyek Strategis Nasional (PSN) di tanah Papua.

Sejumlah tokoh Masyarakat Adat dan pengurus AMAN Region Papua yang hadir dalam kegiatan  yang berlangsung pada 14-16 April 2025 tersebut bertekad akan terus menjaga tanah Papua agar PSN tidak mengancam keberlangsungan hidup Masyarakat Adat.

Ketua Dewan AMAN Nasional (DAMANAS) Region Papua Dorince Mehue menyatakan dalam sidang-sidang pembahasan di Rakernas AMAN VIII, banyak sekali usulan dan program kerja yang disampaikan oleh masing-masing utusan Masyarakat Adat dari setiap Region, salah satunya datang dari region Papua yang cukup serius menyoroti keberadaan Proyek Strategis Nasional yang mencakup jutaan hektar tanah dan hutan Masyarakat Adat.

Dikatakannya, PSN di tanah Papua telah lama diprotes oleh Masyarakat Adat. Gelombang protes besar-besaran dilakukan oleh Masyarakat Adat Malind, Awyu, Muyu, Mandobo di Papua Selatan terhadap proyek 2 juta hektar lahan yang digusur oleh Pemerintah Pusat untuk kepentingan PSN. Rencananya, di atas tanah PSN tersebut akan dijadikan persawahan, perkebunan tebu, perkebunan sawit dan kegiatan pertanian lainnya untuk program ketahanan pangan nasional.

Selain itu, juga ada proyek  Food Estate di Kabupaten Keerom yang sudah berjalan sejak 2023 lalu dengan cakupan lahan seluas 500 hektar.  Lahan Food Estate ini telah ditanami jagung oleh Presiden Joko Widodo kala itu. Namun sayang, proyek Food Estate tersebut hingga kini tidak jelas keberadaannya.

Dorince mengatakan ditengah massifnya gempuran PSN ini,  AMAN akan selalu berkomitmen  mendampingi Masyarakat Adat Papua untuk mempertahankan hak-haknya atas tanah, hutan dan sumber daya alam yang menjadi warisan leluhur.

“Kami akan selalu bersama Masyarakat Adat menyelamatkan tanah Papua dari gempuran PSN,” tandasnya disela-sela kegiatan Rakernas AMAN VIII di Desa Kedang Ipil, Kutai Kartanegara.

Dorince mengungkap banyak isu yang dibahas dalam Rakernas, tapi condong menyoroti program pemerintah yang tidak pro Masyarakat Adat. Dalam situasi ini, sebutnya, AMAN menghimbau kepada segenap elemen masyarakat dan pemerintah untuk melihat persoalan Masyarakat Adat sebagai isu global yang perlu diselesaikan bersama.

Dorince yang juga anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) berharap pemerintah lebih mengedepankan kolaborasi bersama Masyarakat Adat dalam menentukan program strategis yang melibatkan Masyarakat Adat  sebagai objek utama.

AMAN Tolak Proyek Strategis Nasional

Menyikapi persoalan Masyarakat Adat yang semakin pelik di tanah Papua, Ketua Pelaksana Harian AMAN Jayapura Benhur Wally menuturkan soal proyek food estate di wilayah Merauke Papua Selatan, sangat kompleks. Apa lagi sampai saat ini belum ada pemetaan wilayah adat dan  pemetaan berbasis data sosial serta kepemlikan yang sah. Kondisi ini menjadi skenario negara untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai lumbung pangan nasional.

Benhur mengatakan AMAN telah mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan pemetaan partisipatif agar Masyarakat Adat mendapatkan haknya.

“Masyarakat Adat selaku pemilik tanah sudah seharusnya mendapatkan keuntungan dari program nasional yang dijalankan pemerintah di tanah Papua,” ujarnya.

Benhur yang juga anggota DPR Provinsi Papua menegaskan AMAN menolak Proyek Strategis Nasional, termasuk program Food Estate dan transmigrasi di tanah Papua. Sebab, AMAN khawatir ruang hidup Masyarakat Adat  akan terancam.

“Ini yang membuat kami khawatir di tanah Papua. Kami menolak segala bentuk proyek yang menyengsarakan Masyarakat Adat,” tegasnya.

Mendapat Dukungan

Ketua Dewan AMAN Daerah (DAMANDA) Barito Utara, Putes Lekas sangat berempati dengan perjuangan Masyarakat Adat Papua yang terus memperjuangkan hak-haknya, termasuk perjuangan mempertahankan tanah, hutan dan sumber daya alam Papua dari gempuran investasi yang merusak tanah Papua.

Putes Lekas dengan lantang mengatakan cukup pulau Kalimantan yang hutan telah dihajar habis oleh investor. Ia mengingatkan pemerintah hal ini tidak boleh lagi terjadi di tanah Papua.

“Pemerintah harus mengingat ini, cukup Kalimantan saja yang dirusak hutannya. Jangan lagi rusak tanah Papua,” katanya di acara Rakernas AMAN VIII.

Putes mengatakan Masyarakat Adat di Kalimantan sudah merasakan buruknya Food Estate. Jangan lagi proyek ini dijalankan di tanah Papua dengan dalih ingin menjadikan sebagai  lumbung pangan nasional.

Menurutnya, kebijakan Pemerintah Pusat untuk menjadikan tanah Papua sebagai salah satu target Proyek Strategis Nasional (PSN) harus dikaji ulang. Sebab, akan menimbulkan dampak social yang buruk kepada Masyarakat Adat di tanah Papua sebagai objek utama yang merasakan langsung proyek tersebut.

“Kita minta Proyek Strategis Nasional di tanah Papua dikaji ulang, dampaknya buruk bagi Masyarakat Adat,” tandasnya.

Putes mencontohkan Proyek Strategis Nasional dua juta hektar di  Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Disebutnya, Proyek Strategis Nasional di Merauke ini mempengaruhi hutan adat, terutama di daerah Ilwayab yang berdampak pada Suku Malind Anim dan Suku Khimahima.

Selain  itu, Proyek Strategis Nasional ini juga berdampak kepada Suku Asmat dan Awyu, dimana hutan adat mereka telah dirampas dan dirusak oleh mereka yang merasa berkepentingan atas program nasional tersebut.

“Ini tidak bisa dibiarkan terus berlanjut, katanya untuk program ketahanan pangan nasional tapi mengorbankan Masyarakat Adat. Hentikan PSN di tanah Papua,” pungkasnya.

***

Penulis adalah Jurnalis Masyarakat Adat di Jayapura, Papua

Tag : Rakernas AMAN VIII Food Estate