AMAN Kecewa dengan Hasil COP31, Sebut Negara Dunia Tidak Berani Mengambil Keputusan Konkrit Atasi Krisis Iklim
21 November 2026 Berita Tim Delegasi AMANOleh Tim Delegasi AMAN
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyatakan kecewa dengan hasil Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki yang telah berakhir pada Jum’at, 20 November 2026.
AMAN melihat masih banyak negara-negara peserta COP31 yang memperdebatkan komitmen daripada memastikan pelaksanaannya. Kemudian, masih terdapat kesenjangan besar antara ambisi global untuk mengatasi krisis iklim dan kesediaan negara-negara mengambil keputusan konkrit.
Direktur Perluasan Partisipasi Publik Masyarakat Adat Pengurus Besar (PB) AMAN, Abdi Akbar mengatakan bagi AMAN, pelaksanaan COP31 tak ubahnya seperti pepesan kosong. Tidak memberi solusi atas berbagai permasalahan krisis iklim yang dihadapi dunia saat ini.
Abdi mencontohkan Masyarakat Adat yang terus menghadapi dampak perubahan iklim, kehilangan wilayah adat, perusakan hutan, dan kriminalisasi ketika mempertahankan hak-haknya. Pada saat yang sama, berbagai proyek yang mengatasnamakan solusi iklim dan transisi energi justru menghadirkan ancaman baru terhadap wilayah adat.
Abdi menyatakan sangat mengecewakan apabila dunia terus membicarakan penyelamatan bumi, sementara hak-hak Masyarakat Adat yang selama ini menjaga bumi justru terus diabaikan.
”Kami kecewa dengan hasil COP31, kami tidak membutuhkan konferensi iklim yang sekadar menghasilkan janji baru. Kami membutuhkan keputusan yang dapat dilaksanakan, diukur, dan dipertanggungjawabkan,” kata Abdi Akbar, salah seorang delegasi AMAN yang mengikuti dari awal hingga penutupan COP31 di Antalya, Turki, Jum’at (20/11).
Abdi juga melihat perkembangan perundingan dalam COP31 hingga menjelang penutupan, masih terdapat kesenjangan besar antara ambisi global untuk mengatasi krisis iklim dan kesediaan negara-negara mengambil keputusan konkret.
“Perundingan mengenai pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, pendanaan iklim, mitigasi, adaptasi, dan transisi energi yang berkeadilan masih menghadapi perbedaan kepentingan antarnegara,” sebutnya.
Bahkan, rancangan keputusan terbaru justru menghilangkan rujukan eksplisit terhadap bahan bakar fosil.
“Ini menunjukkan bahwa kesepakatan global masih menghadapi tantangan serius untuk menjawab penyebab utama krisis iklim,” imbuhnya.
Disisi lain, Abdi mengakui pentingnya kemajuan dalam pembahasan pendanaan iklim dan transisi energi yang berkeadilan. Namun, kemajuan tersebut belum cukup apabila tidak disertai pengakuan dan perlindungan hak kolektif Masyarakat Adat, termasuk hak atas wilayah adat dan hak menentukan nasib sendiri.
Sebab pada saat yang sama, sebutnya, berbagai proyek yang mengatasnamakan solusi iklim dan transisi energi justru menghadirkan ancaman baru terhadap wilayah adat.

Delegasi AMAN Abdi Akbar (tiga dari kiri) sedang menyampaikan pandangannya saat menjadi panelis di salah satu forum diskusi COP31 Turki. Dokumentasi AMAN
Tuntutan AMAN di COP31
Abdi mengatakan AMAN datang ke COP31 bukan sekadar untuk menghadiri pertemuan Internasional atau meminta akses terhadap pendanaan iklim. AMAN datang untuk memperjuangkan perubahan mendasar dalam cara pemerintah dan komunitas Internasional memandang, mengakui, dan melibatkan Masyarakat Adat dalam kebijakan iklim.
AMAN juga membawa tiga tuntutan saat menghadiri Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki, 2026.
Ketiga tuntutan tersebut adalah pertama, pengakuan dan perlindungan hak kolektif Masyarakat Adat, terutama hak atas tanah, wilayah adat, dan sumber daya alam. Dalam konteks Indonesia, langkah mendesaknya adalah agar pemerintah dan DPR segera mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Adat.
Kedua, transisi energi yang benar-benar berkeadilan. Pemerintah tidak boleh menggunakan agenda pengurangan emisi sebagai pembenaran untuk merampas wilayah adat melalui pertambangan mineral kritis, proyek panas bumi, maupun pembangunan infrastruktur energi berskala besar.
Ketiga, perubahan tata kelola pendanaan iklim. Selama ini, banyak mekanisme pendanaan masih dikendalikan oleh donor dan lembaga perantara, sedangkan Masyarakat Adat hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat atau pelaksana proyek.
AMAN menuntut pendanaan langsung yang mengakui hak dan kewenangan Masyarakat Adat untuk menentukan prioritas, mengambil keputusan, dan mengelola sumber daya berdasarkan sistem tata kelola adat.
“Intinya, kami menuntut agar Masyarakat Adat diakui sebagai pemegang hak dan subjek politik yang berwenang menentukan masa depannya sendiri, bukan sekadar penerima manfaat dari kebijakan yang ditentukan oleh pihak lain,” tutup Abdi. (apg)
***