Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

PBB baru mau memulai menyatukan program masyarakat adat (indigenous people) dengan gerakan hak-hak penyandang disabilitas. Jika AMAN bisa melaksanakan program disabilitas, akan menjadi langkah yang sangat visioner. Pendapat itu dikemukakan Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga ketika mendampingi p

Agama ikut berperan melemahkan masyarakat adat. Agama-agama yang diakui negara membuat agama-agama lokal yang diusung masyarakat-masyarakat adat diabaikan, bahkan termarjinalkan. Penilaian ini dikemukakan Sekjen PGI Pdt. Gomar Gultom ketika memberi tanggapan dalam simposium nasional “Tata N

  Presiden konsisten dalam hubungan dengan masyarakat adat Nusantara. Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan pemerintah mempertegas tindakan untuk masyarakat adat di Indonesia tidak perlu diragukan. Demikian inti pidato Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) Siti Nurbaya keti

  Berbondong-bondong perwakilan kelompok komunitas adat mulai berdatangan. Di lokasi sidang utama yang bernama Ruang Ab. Kadir Harun Noeh, sebuah tenda besar telah siap menampung sekitar 3 ribu masyarakat adat yang datang dari berbagai penjuru Indonesia. Pagi itu, (15/3/2017) kegiatan pra-Ko

Hari ini sudah memasuki hari kedua, untuk melihat ragkaian Simposium dan Sarasehan kemarin silahkan klik link berikut Oleh: Indonesia Nature Film Society & If Not Us Then Who Klik di sini untuk informasi lebih lanjut: http://ifnotusthenwho.me/id/kongres-masyarakat-adat-nusantara-ke-5-digel

Penyelenggaraan KMAN V di Tanjung Gusta, Sumatera Utara: Sepanjang hari, matahari terik. Untuk berkeliling tanpa topi atau pelindung kepala apa pun di sekitaran desa sudah bisa membikin kepala terasa sedikit pening. Meski angin sepoi-sepoi terus bertiup, tanah yang berdebu membuat udara seperti t

Bogor 22/11/16 – Penyerahan peta wilayah adat secara resmi kembali dilakukan oleh Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) kepada pemerintah. Kali ini penyerahan peta tersebut dilakukan pada acara Pra Kongres (Side Event) Perkumpulan Sawit Watch ke V di IPB Convention Center, Selasa (22/11/16). Pe

Peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat di provinsi Sumatera Selatan telah memasuki tahap pembahasan di Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Ranperda ini terdaftar dalam agenda Program Legislasi Daerah (prolegda) pada tahun lalu. Menurut Pengurus Wila

Jakarta, 30 Desember 2016 – Bertempat di Istana Negara, Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat kepada 9 Masyarakat Adat yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Total luasan 13.122 hektare lahan hutan adat tersebut diberikan kepada: Masyarakat Adat M