Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

[caption id="attachment_4412" align="aligncenter" width="300"] sumber gambar: http://beritajogja.co.id/2013/11/05/kriminolog-tiga-kemungkinan-motif-penembakan/[/caption] AMAN, 3 November 2014. Berbagai organisasi masyarakat sipil menyatakan sikap terhadap penembakan mas

Ambon – Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) Maluku Utara (Malut) mengadukan tiga kasus pelanggaran hak – hak masyarakat adat di Malut bersamaan dengan tiga kasus lain dari Maluku, antara lain kasus PT NHM dengan Suku Pagu, PT WBN dengan Suku Sawai dan Taman Nasional Aketajawe Lolobata dengan

[caption id="attachment_4383" align="aligncenter" width="300"] sumber gambar: http://www.tribunnews.com/regional/2013/11/04/polisi-belum-tahu-motif-penembakan-caleg-pdip-yogyakarta[/caption] AMAN, 29 Oktober 2014. Masyarakat Adat Dayak Meratus banyak yang bekerja meneba

AMAN, 28 Oktober 2014. Komnas HAM akan menyelenggarakan inkuiri adat region Maluku pada 29-31 Oktober 2014. Terkait dengan hal itulah AMAN Maluku Utara adukan kasus pelanggaran hak masyarakat adat dari Maluku.   Maluku Utara mengadukan tiga kasus pelanggaran hak – hak masyarakat ad

TANJUNG SELOR, BERITAKALTARA.COM – Besok, Rabu 23/10/2014 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) akan melaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil) di Kecamatan Sekatak, Bulungan Kalimantan Utara (Kaltara). Acara tersebut berlangsung sehari, guna membahas isu nasional yang berkaitan dengan kepen

AMAN, 24 Oktober 2014. Akhirnya Musyawarah Wilayah (Muswil) AMAN Kalimantan Utara berhasil membentuk kepengurusan. Berikut kepengurusan AMAN Wilayah Kalimantan Utara (Kaltara): 1. DAMANWIL (Dewan AMAN Wilayah) Kaltara: Ketua : Robenson Tadem Wakil Ketua 1 : Norhayati Andris Wakil Ketua 2: H.

AMAN, 24 Oktober 2014. Sehari setelah Indonesia memiliki presiden baru, berita duka justru menghampiri masyarakat adat di Kalimantan Selatan. Bagaimana tidak, pada Selasa (21/10), seorang masyarakat adat Dayak Meratus meninggal dunia terkena tembakan aparat.   Masyarakat adat Dayak Merat

AMAN, 23 Oktober 2014. Kriminalisasi terus saja terjadi terhadap masyarakat adat nusantara. Berbagai dalih dituduhkan pemerintah untuk memenjarakan masyarakat adat yang menggarap tanah leluhurnya. Saatnya masyarakat adat bergerak menagih janji Presiden Jokowi. Pada Juni 2014 lalu misalnya, di Sumat

[caption id="attachment_4345" align="aligncenter" width="300"] sumber gambar: https://kabaramansulsel.files.wordpress.com/2014/10/foto_2.jpg[/caption] AMAN, 22 Oktober 2014. Sehari (21/10) setelah pelantikan presiden baru di Jakarta, Gerakan Anti Perampasan Tanah Rakyat