Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Kerangka Acuan Kegiatan Pelatihan HAM Bagi Pengacara Masyarakat Adat Bali, 21-30 Mei 2015 A. LATAR BELAKANG Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan jaminan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya. Jaminan pengakuan itu diatur secara tegas di dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD

Siaran Pers Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Beberapa isu kritikal terkait dengan Deklarasi HAM ASEAN (AHRD) yang disampaikan oleh perwakilan organisasi masyarakat sipil di ASEAN ditanggapi dingin oleh Komisi Hak Asasi Manusia Antar-Pemerintah ASEAN (AICHR) dalam konsultasi kedua bersama mas

Jakarta, 26 Februari 2013,- Konflik lahan kembali terjadi di atas wilayah komunitas adat Pandumaan Sipituhuta, Kabupaten Humbahas, Provinsi Sumatera Utara (25/2). Konflik ini berawal dari kembali beraktifitasnya PT. Toba Pulp Lestari (TPL) yang melakukan penanaman eucalyptus pada wilayah Hutan Kemen

Perda Perlindungan Hak Masyarakat Adat Akan Disahkan Tahun Ini 23 Januari 2014 Bolaang Mongondow. Masyarakat adat Desa Tanoyan Utara dan Desa Tanoyan Selatan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), akhirnya dapat bernafas lega setelah polemik tentang pemetaan w

ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN) Lowongan Kerja Direktur Infokom April 1, 2015 Kami Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), yang merupakan organisasi kemasyarakatan non profit yang bergerak untuk pembelaan, perlindungan dan pelayanan atas pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat, saat in

AMAN, 3 Februari 2015. Mungkin masyarakat tidak banyak yang tahu bahwa pada 2013 lalu, sudah ada Surat Keputusan (SK) Bupati Lebak tentang Pengakuan Masyarakat Adat. Selengkapnya SK Bupati Lebak dapat diunduh atau didownload di SK Bupati Lebak tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat

AMAN, 3 Februari 2015. Sekitar 65% wilayah Indonesia adalah kawasan hutan. Dari luas tersebut, banyak lahan yang sudah diduduki dan dikuasai oleh masyarakat namun tidak bisa disertifikatkan. Bertolak dari Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama dalam percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia oleh

AMAN, 30 Januari 2015. Fraksi PDIP dan Partai Golkar berencana akan mengajukan kembali RUU PPHMHA menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015 – 2019. “Dari Fraksi PDIP sendiri akan memastikan kembali RUU masayarakat adat (Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat/PPHMA) d