Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

SIARAN PERS NO.01/BPH/AMAN Sumsel/VI/2014 Menyikapi penangkapan terhadap Tokoh masyarakat Adat Tungkal Ulu yang di lakukan pada oleh Badan Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) dan seratusan orang aparat gabungan TNI, POLRI, POLHUT di posko masyarakat adat warga Tungkal Ulu Desa Simpang Tungkal pada t

Sejak bertahun-tahun lalu pembangunan diukur semata dengan angka pertumbuhan ekonomi. Ukuran keberhasilan dengan hanya pertumbuhan ekonomi semata mengandung banyak kelemahan karena mengabaikan keadilan distribusi pendapatan sehingga menghasilkan kesenjangan yang besar antara yang kaya dan yang misk

AMAN, 13 Juni 2014. Semakin mendekati hari pencoblosan, makin banyak pula deklarasi masyarakat adat yang mendukung pasangan Jokowi-Kalla. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) wilayah Kalimantan Barat. Kalla. Deklarasi itu diadakan

AMAN, 12 Juni 2014. Membicarakan hutan dan sumberdaya hutan di wilayah Nusantara tidak dapat dipisahkan dari keberadaan beragam komunitas yang memiliki keterikatan sosial, budaya, spiritual, ekologi, ekonomi, dan politik yang kuat dengan tanah, wilayah, dan ekosistem hutan. Keberadaan dan peran mer

Sumsel, 12 Juni 2014. Rabu (11/6) menjadi hari yang menegangkan bagi masyarakat adat marga Tungkal Ulu, Banyuasin, Sumatera Selatan. Menurut Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) Pengurus Wilayah (PW) Aliansi Masyarakat Adat Nusantra (AMAN) Sumatera Selatan Rustandi Adriansyah melalui email ke redaksi

Selasa, 10 Juni 2014. Ada yang lain bila kita datang ke kantor (Rumah) AMAN hari ini (10/6). Begitu kita masuk ke ke Rumah AMAN, terpampang gambar Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Bahkan di pagar terpampang gambar Sekjen (Sekretaris Jenderal) AMAN Abdon Nababan, Ketua Damanas Hein Namutemo dan pasangan

Terbukti Selalu Atasi Persoalan Rakyat Tanpa Kekerasan MEDAN, KOMPAS, 9 Juni 2014 —Ribuan warga Sumatera Utara yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sumatera Utara mendeklarasikan diri mendukung capres-cawapres nomor 2, Joko Widodo-Jusuf Kalla. Mereka meyakini Jokowi adalah s

Pilar Lingkungan Hidup Jakarta 25 April 2013. Pembahasan menyoal buku Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) sebelum diserahkan pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 5 Juni mendatang, diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, (KLH)-Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Pening

Sesi Keenam, 8-12 Juli 2013 Kantor Persatuan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Swiss Disampaikan oleh: Patricia Miranda Wattimena Agenda 5: Kajian mengenai akses terhadap keadilan dalam promosi dan perlindungan hak-hak masyarakat adat Bapak/Ibu Pimpinan,z anggota Ahli, delegasi pemerintah, serta saudara dan