Oleh Maruli Simanjuntak

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tapanuli Utara mendukung penuh tuntutan rakyat untuk menutup total operasional perusahaan PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Tano Batak.

Dalam waktu dekat, DPRD Tapanuli Utara akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penutupan TPL sebagai wujud komitmen mereka mendukung tuntutan rakyat.

Ratusan massa dari Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL menggelar aksi solidaritas di Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara pada Selasa, 27 Mei 2025. Disela aksi yang berlangsung damai, delegasi massa diterima beraudiensi dengan perwakilan enam fraksi di DPRD Tapanuli Utara. Massa mendesak DPRD Tapanuli Utara segera menutup total operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Tuntutan massa direspon positif oleh DPRD Tapanuli Utara, sembari menyatakan komitmen mereka berpihak kepada rakyat.

“Kami di DPRD harus berpihak kepada rakyat. Kami sepakat mendukung penutupan TPL,” kata Wakil Ketua DPRD Tapanuli Utara Reguel Simanjuntak.

Reguel menambahkan DPRD Tapanuli Utara akan segera mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti tuntutan rakyat.

“Besok, masing-masing Fraksi akan mengirimkan dua perwakilan dalam rapat Badan Musyawarah untuk memparipurnakan pembentukan Pansus Penutupan TPL,” katanya di hadapan 20 perwakilan massa aksi.

Aksi yang digelar sejak pagi itu diikuti oleh Masyarakat Adat, petani, mahasiswa, serta organisasi masyarakat sipil. Massa melakukan long march dengan mengenakan pakaian adat sambil membawa spanduk serta menyanyikan lagu “O Tano Batak” dari Terminal Madya Tarutung menuju gedung DPRD dan kantor Bupati Tapanuli Utara.

Aksi solidaritas Tutup TPL di Tarutung, Sumatera Utara. Dokumentasi AMAN

TPL Sumber Penderitaan Masyarakat Adat di Tano Batak

Ketua Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL, Anggiat Sinaga menyatakan TPL selama lebih dari tiga dekade telah menjadi sumber penderitaan Masyarakat  Adat di Tano Batak. Anggiat mendesak Pemerintah Daerah  agar segera mengambil posisi yang tegas dalam menyikapi permasalahan TPL ini.

“Pemerintah Daerah harus membela kepentingan rakyat, bukan kepentingan perusahaan. TPL selama ini sumber derita dan ketimpangan. Tanah adat dirampas, hutan dirusak dan rakyat dikriminalisasi,” tegasnya.

Sahat Sibarani, salah seorang anggota DPRD Tapanuli Utara yang hadir ditengah kerumunan massa aksi berkesempatan menyuarakan dukungannya kepada tntutan rakyat.

“Magigi tu TPL, Tutup TPL!” serunya dengan suara lantang, yang langsung disambut riuh  peserta aksi.

Massa Kecewa Sikap Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara

Berbeda dengan sikap DPRD, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara justru mengecewakan. Saat massa aksi bergerak ke kantor Bupati, Wakil Bupati Deni Lumbantoruan menyatakan bahwa tuntutan akan dibahas bersama Bupati, yang saat ini berada di Jakarta. Jawaban ini  memicu sorakan kecewa dari massa yang menuntut kejelasan sikap Pemerintah Daerah.

“Kami butuh jawaban tegas: dukung penutupan TPL atau tidak ! Itu saja,” teriak massa secara serempak.

Massa berjanji akan kembali menggelar aksi damai dengan kekuatan yang lebih besar, mengingat sejauh ini belum ada sikap tegas dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

***

Penulis adalah Jurnalis Masyarakat Adat dari Tano Batak, Sumatera Utara

Tag : Tutup TPL DPR RI Aliansi Gerak Tutup TPL