Oleh Nesta Makuba

Gelombang penolakan terhadap rencana pembangunan bandara Antariksa dan markas militer di Pulau Byak, Papua terus menguat.

Masyarakat Adat, kelompok pemuda, serta perwakilan gereja secara tegas menyatakan sikap menolak proyek tersebut karena dinilai mengancam tanah ulayat, kelestarian lingkungan, dan keselamatan Masyarakat Adat Byak.

Seruan sikap penolakan ini disampaikan dalam aksi unjukrasa dan doa bersama yang digelar di Byak, Papua pada Rabu, 4 Februari 2026.

Dalam aksi yang berlangsung damai ini, para tokoh adat, pemuda, serta pemimpin gereja menyuarakan kekhawatiran terhadap pembangunan fasilitas strategis berskala nasional yang mengatasnamakan Proyek Strategis Nasional (PSN). Mereka menilai proyek tersebut berpotensi memicu konflik sosial, perampasan lahan, hingga kerusakan ekosistem pesisir dan hutan.

Ketua Dewan Adat KainKain Karkara Byak Apolos Sroyer mengatakan tanah yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan bandara antariksa dan markas militer merupakan wilayah sakral dan sumber kehidupan Masyarakat Adat.

Apolos menyatakan khawatir terhadap keberlanjutan hidup Masyarakat Adat di Biak apabila pembangunan jadi dilaksanakan dalam waktu dekat. Hal ini sekaligus menegaskan tidak adanya kepastian hukum bagi Masyarakat Adat atas tanah dan hutan adat yang kini menjadi objek sengketa.

“Tanah ini bukan tanah kosong. Ini tanah adat, tempat kami berkebun, mencari makan, dan tempat leluhur kami dimakamkan. Kami tidak pernah memberikan persetujuan. Tanah habis, hutan habis,  bagaimana keberlanjutan masa depan hidup kami,” ujarnya dengan nada lantang saat berorasi disela aksi damai, Rabu (4/2/2026).

Kalangan pemuda Byak juga menilai proyek bandara antariksa dan markas militer yang akan dibangun pemerintah tidak menjamin kesejahteraan Masyarakat Adat. Mereka khawatir masyarakat hanya akan menjadi penonton di tanah sendiri.

“Kami takut ruang hidup kami semakin sempit. Pengalaman di banyak tempat, Masyarakat Adat justru tersingkir ketika proyek besar masuk,” kata salah satu perwakilan pemuda.

Seorang tokoh Masyarakat Adat sedang berorasi dalam aksi damai menolak pembangunan bandara Antariksa dan Markas militer di Pulau Byak Papua. Dokumentasi AMAN

Gereja Menyerukan Pemerintah Mengedepankan Dialog Terbuka

Sementara itu, perwakilan Gereja Sinode GKI di Tanah Papua Pdt. Jhon Baransano menyerukan agar pemerintah mengedepankan dialog terbuka dan menghormati hak-hak Masyarakat Adat sebelum memutuskan untuk membangun bandara antariksa dan markas militer. Gereja menilai pembangunan yang tidak melalui persetujuan bebas tanpa paksaan  berpotensi menimbulkan persoalan kemanusiaan di kemudian hari.

Pdt Jhon Baransano menegaskan gereja menolak dengan tegas proyek Strategis Nasional PSN yang di lakukan pemerintah pusat di seluruh Tanah Papua, termasuk pembangunan bandara Antariksa dan Batalion TNI AD di Pulau Byak. Ia meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan segala bentuk  proyek yang mengatasnamakan Proyek Strategis Nasional di tanah Papua, termasuk penanaman sawit, tebu dan padi dua juta hektar di Merauke, Sorong dan seluruh tanah Papua.

“Pembangunan seharusnya membawa damai, bukan ketakutan. Jangan sampai demi kepentingan proyek, Masyarakat Adat kehilangan tanah dan masa depan,” ungkap Pdt. Jhon Baransano.

Ia meminta pemerintah pusat dan daerah menghentikan sementara rencana pembangunan sampai ada konsultasi menyeluruh dengan pemilik hak ulayat. Pdt Jhon Baransano juga mendesak agar aspirasi Masyarakat Adat menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan di Tanah Papua.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah terkait respons atas penolakan tersebut. Aksi solidaritas menolak pembangunan bandara Antariksa dan markas militer ini disebut akan terus dilakukan sebagai bentuk komitmen mempertahankan tanah adat dan ruang hidup Masyarakat Adat di Pulau Byak.

***

Penulis adalah Jurnalis Masyarakat Adat di Papua

Tag : Masyarakat Adat dan Gereja Tolak Pembangunan Bandara Antariksa Markas Militer Pulau Byak Papua