Berita
Wilayah Adat Masuk Hutan Negara, Masyarakat Adat Balepe di Tana Toraja Terancam Tidak Bisa Berdaulat
Oleh Arnold Prima Burara’ Masyarakat Adat Balepe di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi  Selatan  terancam  tidak  lagi bisa berdaulat  menyusul  terbitnya  Surat Keputusan  Menteri  Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memasukkan sebagian besar wilay

image article
Masyarakat Adat Seko Menolak PT. Seko Fajar
Jakarta, 23 Februari 2016 - Hari ini (Selasa, 23/02/2016) Sekitar 1.000 orang menggelar aksi unjuk rasa di Desa Padang Raya, Ibukota Kecamatan Seko, Sulawesi Selatan. Aksi tersebut diwarnai dengan pengusiran pihak perusahaan oleh masyarakat setempat yang tetap pada pendiriannya menolak HGU PT. Seko
image article
Menghancurkan Hutan Adat 2 Buldoser PT Runggu Diamankan
Jakarta, 22 Februari 2016 – Masyarakat adat Dubalang Anak Talang, perwakilan masyarakat adat di 15 kebatinan Talang Mamak dan Pemuda Adat serta Pemuda Sembilan Dubalang Anak Talang yang didampingi oleh Ketua BPH AMAN Inhu, Abu Sanar melakukan aksi terhadap PT Runggu, Perusahaan sawit yang kemb
image article
Audensi dengan Dirjen Kebudayaan, AMAN sinergikan rencana kerja.
Jakarta, 12/02/2016 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengadakan audensi dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Bertempat di ruang sidang gedung E komplek Dirjen Kebudayaan Jakarta Selatan pada Jumat (12/2/2015). Hadir mewakili AMAN, Sekretaris jenderal AMAN, Abdon Nababan beserta beberepa st
image article
Pelanggaran PILKADA Kab. Malinau Menunggu Jadwal Sidang DKPP
Jakarta, 2/2/ 2016 - Tim Martin Labo-Datu Nasir (TPP MANDAT) dan Kuasa hukum telah menyampaikan perbaikan berkas pengaduan pelanggaran kode etik enyelenggara pemilu di PILKADA Kab. Malinau ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pusat pada hari Senin, 1/2/ 2016 di Jl. MH. Thamrin No. 14 Ment
image article
Menyikapi Penyingkiran RUU Masyarakat Adat Dari PROLEGNAS PRIORITAS 2016
AMAN dan 70 juta Masyarakat Adat di seluruh Indonesia sangat kecewa dan terluka dengan keputusan BALEG DPR RI yang tidak memasukkan RUU Masyarakat Adat dalam daftar Prolegnas Prioritas 2016. Kejadian ini menunjukkan bahwa negara ini, yang diwakili oleh DPR, DPD dan Pemerintah, masih abai dengan aman
image article
Satgas Nasional Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Mulai Dibentuk
[caption id="attachment_4528" align="aligncenter" width="300"] sumber: http://citizendaily.net/kompleksitas-bikin-hukum-untuk-masyarakat-adat/[/caption] AMAN, 17 November 2014. Kabar gembira datang dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam waktu dekat ini a
image article
Rapat Prolegnas 2015-2019, Nasib RUU Masyarakat Adat Belum Jelas
AMAN, 28 Januari 2015. Pada akhir Januari (27/1), Komisi IV DPR RI berinisitatif melakukan Rapat Singkronisasi Prolegnas 2015-2019 bersama pemerintah. Rapat ini bertujuan untuk memproleh masukan dan kesepakatan antara DPR dan Pemerintah terkait Program Legislasi Nasional (Prolegnas ) tahun 2015 &nd
image article
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalimantan Selatan Menggelar Musyawarah Wilayah
[caption id="attachment_6371" align="alignleft" width="300"] Deputi I PB AMAN Mina Susana Setra Menyerahkan Bendera AMAN Pada Ketua BPH AMAN Kalsel Terpilih Hadi Irawan[/caption] Banjarmasin 22/1/2016 – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Selatan m
image article
Perjuangan Panjang Masyarakat Adat Kajang dalam Mendapatkan Pengakuan Hukum dari Negara
(Catatan Kecil Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kab.Bulukumba No.9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Ammatoa Kajang) oleh: Muhammad Arman Jagai linoa lollong bonena Kammayatoppa langi’ka, rupa tau siagang boronga” Pasang ri Kajang ( Jagala