Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara (HKMAN) & Ulang Tahun AMAN Ke-19 17 Maret 2018 Hidup Masyarakat Adat! Masyarakat Adat Bangkit Bersatu! Berdaulat Bangkit Bersatu! Mandiri Bangkit Bersatu! Bermartabat Hotu! I Yayat U Santi! Angkat Pedangmu dan Maju Berperang! Kita sedang merayakan keba

  Manado – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sedang mengevaluasi dukungan politiknya kepada Presiden Joko Widodo, terkait realisasi program masyarakat adat. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi saat berjumpa dengan sejumlah wartawan nasional dan lokal di Manado

Pemilu 2019, satu juta anggota masyarakat adat terancam hilang hak pilihnya. Koha, Minahasa – Sekitar satu juta suara dari masyarakat adat terancam hilang dalam Pemilihan Umum 2019. Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi menyatakan 1 juta masyarakat ada

Dalam rangka peringatan hari perempuan sedunia tanggal 8 Maret, sayap organisasi AMAN, yaitu PEREMPUAN AMAN turun ke jalan bersama 2000 masyarakat sipil menuntut perhatian pemerintah Indonesia akan pemenuhan hak-hak sipil yang belum memadai. Telah diakui secara luas, masyarakat adat merupakan salah

Festival hutan adat yang digelar di hutan Maranti, desa Jagakarsa merupakan perayaan kemenangan komunitas adat Kasepuhan Karang atas wilayah adat 486 hektar di provinsi Banten, Jawa Barat. Festival ini merupakan festival hutan adat pertama yang dikelola dikawasan ekowisata. Perwakilan Kasepuhan Kara

Masyarakat adat memiliki kekuatan kolektif dalam politik. Kemenangan pemilu berdasar suara terbanyak sesuai dengan kedaulatan masyarakat adat. Partisipasi pemilu tak hanya sebatas memilih dan dipilih. Demokrasi merupakan siklus transisi ruang kekuasaan yang harus dioptimalkan partisipasinya. Elemen

Oleh Eka Hindrati Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), yang akan ditetapkan pada bulan Februari, berpotensi mengancam hak-hak masyarakat adat. Terdapat lima pasal bermasalah yang akan mengkriminalisasi Masyarakat Adat.Pengaturan Pasal 484 dan 488 yang mengatur soal perkawinan

Penolakan keras masyarakat adat Seko Tengah terhadap rencana pendirian PLTA terus berlangsung di Desa Tanamakaleang, Hoyane dan Embonnatana. Warga di tiga desa menolak tanah tempat tinggal dan lahan sawah akan ditenggelamkan menjadi bendungan. Perlawanan warga Seko Tengah, Kabupaten Luwu Utara, Sula

Masyarakat adat Kampung Bangun Rejo, Deli Serdang, Sumatra Utara akan terus berupaya mempertahankan hak atas tanah adat/ulayat dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II. Bahkan masyarakat adat yang tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) sebisa mungkin mencegah terjadinya ben