Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Jakarta, 2/2/ 2016 - Tim Martin Labo-Datu Nasir (TPP MANDAT) dan Kuasa hukum telah menyampaikan perbaikan berkas pengaduan pelanggaran kode etik enyelenggara pemilu di PILKADA Kab. Malinau ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pusat pada hari Senin, 1/2/ 2016 di Jl. MH. Thamrin No. 14 Ment

AMAN dan 70 juta Masyarakat Adat di seluruh Indonesia sangat kecewa dan terluka dengan keputusan BALEG DPR RI yang tidak memasukkan RUU Masyarakat Adat dalam daftar Prolegnas Prioritas 2016. Kejadian ini menunjukkan bahwa negara ini, yang diwakili oleh DPR, DPD dan Pemerintah, masih abai dengan aman

[caption id="attachment_4528" align="aligncenter" width="300"] sumber: http://citizendaily.net/kompleksitas-bikin-hukum-untuk-masyarakat-adat/[/caption] AMAN, 17 November 2014. Kabar gembira datang dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam waktu dekat ini a

AMAN, 28 Januari 2015. Pada akhir Januari (27/1), Komisi IV DPR RI berinisitatif melakukan Rapat Singkronisasi Prolegnas 2015-2019 bersama pemerintah. Rapat ini bertujuan untuk memproleh masukan dan kesepakatan antara DPR dan Pemerintah terkait Program Legislasi Nasional (Prolegnas ) tahun 2015 &nd

[caption id="attachment_6371" align="alignleft" width="300"] Deputi I PB AMAN Mina Susana Setra Menyerahkan Bendera AMAN Pada Ketua BPH AMAN Kalsel Terpilih Hadi Irawan[/caption] Banjarmasin 22/1/2016 – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Selatan m

(Catatan Kecil Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kab.Bulukumba No.9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Ammatoa Kajang) oleh: Muhammad Arman Jagai linoa lollong bonena Kammayatoppa langi’ka, rupa tau siagang boronga” Pasang ri Kajang ( Jagala

Buleleng 2/2/2015 - Pengurus Wilayah Aliansi MasyarakatAdat Nusantara (PW AMAN) Bali menyelenggarakan Musyawarah Wilayah II yang bertempat di Desa Les, KecamatanTejakula Kabupaten Buleleng Propinsi Bali. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari, yakni 31 Januari-1 Pebruari 2015. Kegiatan yang dia

MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa ketentuan tindak pidana kehutanan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i UU Kehutanan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan, sepanjang melakukan penebangan pohon, memanen, memungut hasil hutan dan be

Kepulauan Aru Terancam Oleh Perkebunan Gula Raksasa [caption id="attachment_5252" align="alignleft" width="233"] Kepulauan Aru[/caption] Genewa 7/10/ 2015 - Dalam menanggapi pengaduan yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Indonesia (AMAN) dan Forest Peoples Program