Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

[caption id="" align="alignleft" width="289"] PANSUS DPR RI - RUU PPHMA TERBENTUK[/caption] Jakarta 9 September 2013. Pansus DPR RI untuk RUU Pengakuan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat resmi disahkan dengan Ketua PANSUS Hikmatul Alliyah dari F-Partai Demokrat. Susun

[caption id="" align="alignleft" width="280"] RAKERNAS Perempuan AMAN[/caption] Rapat Kerja Nasional PEREMPUAN AMAN CICO Resort Bogor, 7 September 2013--Berdasarkan hasil kesepakatan sidang pada hari pertama, maka agenda hari kedua Raker PA adalah pembagian sidang-sidan

Jakarta, 24 Oktober 2012. Menandai berdirinya instalasi panel surya dan Climate Rescue Station di Candi Borobudur, Greenpeace dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) hari ini mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menghentikan ketergantungan mereka pada energi fosil seperti batu bara, minya

Kesepahaman Bersama AMAN dengan Sinar Harapan Jakarta, 31 Mei, 2013. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menandatangani nota kesepahaman dengan media Sinar Harapan di rumah AMAN, bilangan Tebet-Timur, Jakarta Selatan. Acara penandatanganan ini dihadiri oleh bapak Abdon Nababan beserta staf Pengurus Be

[caption id="" align="alignleft" width="288"] Kesepahaman Bersama AMAN dan Sinar Harapan Persada[/caption] Jakarta, 31 Mei, 2013. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menandatangani nota kesepahaman dengan media Sinar Harapan di rumah AMAN, bilangan Tebet-Timur, Jakarta Se

Masamba, 5 September 2013 -- Bupati Luwu Utara Drs. H. Arifin Junaidi, MM menyampaikan sambutan Pemerintah Luwu Utara atas putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 tentang uji materi UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Sambutan ini disampaikan dalam acara dialog dan sosialisasi yang diprakarsai ol

[caption id="" align="alignleft" width="280"] RAKERNAS PEREMPUAN AMAN[/caption] Bogor, 6 September 2013 - Persekutuan Perempuan Adat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Perempuan AMAN), salah satu organisasi sayap Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), melaksanakan Ra

[caption id="" align="alignleft" width="280"] Siaran Pers: Pemetaan Wilayah Adat Jembatan Emas untuk Forest Governance[/caption] Masyarakat Adat Internasional menyambut baik dan mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi No.35/2013 sebagai kunci forest governance di Indone

[caption id="" align="alignleft" width="280"] Pemaparan Hasil Konferensi Global Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat[/caption] Jakarta 5 September 2013. “Peta adalah alat penjajahan yang utama, dari peta ke penamaan satu wilayah, lalu ke hukum, itu prosesnya. Dalam