Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Komunitas Adat Buntu Matabing, Desa Buntu Matabing, Kec. Larompong, Kab. Luwu melakukan isolasi wilayah adat dengan membangun portal di pintu masuk dan keluar komunitas. Portal jaga ini juga berfungsi mengawasi potensi penyebaran sekaligus upaya mencegah pandemi global COVID-19.

Riau -- Hari ini, Sabtu, 4 April 2020, komunitas adat Batin Talang Perigi, Riau, melakukan ritual pengobatan kampung. Ritual ini bertempat di rumah Hukum Empat Tahel untuk menulak balak (tolak bala) di Hutan Remba Darian dengan cara Balai Pesampah Lepas (melepas kambing). #MasyarakatAdatLawanCOVID19

Saat semua Masyarakat Adat, khususnya di Indonesia, masih terus memperjuangkan pengakuan atas hak-haknya, seluruh dunia kini sedang dihadapkan dengan munculnya pandemi global bernama Corona Virus Disease atau COVID-19. Menyerang terutama di kota-kota besar dan kini merambah hingga ke wilayah-wilayah

Saat ini Masyarakat Adat di Desa Warungbanten, Kaolotan Cibadak, Kasepuhan Cicarub, sedang mulai melakukan panen padi. Panen diawali dari padi ladang dan setelah itu melanjutkan pemanenan untuk padi sawah. Bersama dengan Pemuda Adat juga sedang memaksimalkan pengelolaan wilayah adat dengan bercocok

Komunitas #MasyarakatAdat di desa Pululera, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, melakukan pengontrolan aktivitas keluar-masuk manusia. Caranya adalah dengan membangun portal di jalan masuk desa dan menyediakan penyemprotan disinfektan dan pembersih tangan (hand sanit

Panen raya di Komunitas Adat Pululera, Kecamatan Walanggitang, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Hasil panen raya ini akan digunakan sebagai cadangan pangan komunitas menghadapi wabah global COVID-19 yang masih belum jelas kapan akan berakhir. Panen raya ini diikuti oleh semua anggota komunitas, de

Pemerintah dan DPR dalam rapat kerja Komisi III dan Kementerian Hukum dan HAM sepakat untuk segera melanjutkan pembahasan RKUHP melalui mekanisme carry over. Pada 2 April 2020, keputusan keberlanjutan pembahasan ini akan dibahas dalam rapat paripurna. Pembahasan RKUHP kembali diangkat oleh DPR dan P

Pada tanggal 30 Maret dalam pernyataannya yang tersebar luas Presiden Joko Widodo menyebut Pembatasan Sosial Berskala Luas perlu didampingi adanya kebijakan Darurat Sipil untuk mengatasi Covid-19. Atas pernyataan tersebut kami menyatakan bahwa Darurat Sipil adalah langkah yang salah untuk menangani

Rakyat Indonesia mendesak DPR RI menghentikan fungsi legislasi, fokus laksanakan fungsi anggaran dan pengawasan! 30 Maret 2020, DPR RI melalui Sidang Paripurna telah memutuskan untuk membuka Masa Sidang ke-III di tengah pandemi Covid-19. Dengan kata lain, pembahasan seluruh Rancangan Undang-Undan