Oleh : Eustobio Rero Renggi

Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi menyatakan Bali menjadi salah satu barometer Gerakan Masyarakat Adat Nusantara karena banyak para pendahulu gerakan Masyarakat Adat berasal dari Bali.

Pernyataan ini disampaikan Rukka Sombolinggi dalam sambutannya di acara Musyawarah Wilayah AMAN Bali ke III di wilayah adat Dalem Tamblingan, Wantilan – Desa Gobleg, Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali pada Sabtu, 7  Desember 2024.

Rukka mengungkap telah banyak keputusan strategis untuk memperkuat organisasi AMAN yang dihasilkan dari berbagai pertemuan yang dilakukan AMAN di Bali pasca Kongres Masyarakat Adat Nusantara tahun 1999. Bahkan jauh sebelum terbentuknya AMAN, imbuhnya, sudah ada tokoh-tokoh Masyarakat Adat termasuk dari Bali yang bekerja melakukan penguatan, pengorganisasian Masyarakat Adat dengan caranya masing-masing.

“Penguatan, pengorganisasian Masyarakat Adat di Bali ini dilakukan ketika rezim otoriter Orde Baru berkuasa,” sebut Rukka.

Dikatakannya, dalam konteks Bali, kita tahu bahwa daerah wisata ini sudah ada regulasi kebijakan terkait Masyarakat Adat, salah satunya adalah Perda Propinsi No. 4 Tahun 2019 tentang Masyarakat Adat dan Desa Adat.

“Pertanyaan saya, sejauh mana Perda tersebut diimplementasikan di desa-desa adat ?,” tanya Rukka.

Rukka menegaskan forum Muswil AMAN Bali ini harus bisa mendiskusikan hal tersebut lebih jauh. Karena,  kita berharap peluang-peluang kebijakan yang dihasilkan harus menjadi momentum untuk memperkuat hak Masyarakat Adat di Bali, termasuk menjadi tameng untuk menjaga kedaulatan wilayah adat.

“Kita tahu, bahwa wilayah adat, tanah leluhur tidak bisa dipisahkan dari Masyarakat Adat. Kita masih bisa disebut sebagai Masyarakat Adat, jika kita masih memiliki hubungan kita dengan tanah leluhur kita,” tegasnya.

Pada kesempatan ini, Rukka menyinggung soal pelibatan dan partisipasi pemuda terhadap keberlangsungan dan masa depan Masyarakat Adat.  Dikatakannya, anak-anak muda, anak-anak adat, para pemuda adat  adalah masa depan Masyarakat Adat.  Oleh karena itu, sebutnya, kita harus bisa memastikan mereka terlibat dalam setiap proses musyawarah yang ada di desa-desa adat.

“Ini penting, pelibatan dan partisipasi pemuda terhadap keberlangsungan masa depan Masyarakat Adat harus ada dalam setiap proses musyawarah di desa adat,” pungkasnya.

***

Penulis adalah Deputi Sekjen AMAN