Oleh Umbu Remu Ch. Nusa Mesa

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengecam keras tindakan Bupati Manggarai Herybertus G.L. Nabit memobilisasi massa tandingan untuk menghadang aksi damai Masyarakat Adat Poco Leok yang menolak rencana pembangunan Geothermal.   

Aksi tandingan ini berujung ricuh ketika Bupati Manggarai menggerakkan massanya berhadap-hadapan dengan Masyarakat Adat Poco Leok saat berunjukrasa di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Kamis, 5 Juni 2025.

Ketua Pelaksana Harian Wilayah (PHW) AMAN Nusa Bunga Maximilianus Herson Loi menyatakan kecewa dengan cara brutal Bupati Manggarai saat menghadapi unjukrasa damai Masyarakat Adat Poco Leok. Herson menilai aksi Masyarakat Adat Poco Leok sudah cukup tertib dan santun dalam menyampaikan aspirasinya terhadap Bupati dan DPRD Kabupaten Manggarai.

Sebaliknya, justru Bupati Manggarai Herybertus G.L. Nabit menunjukkan sikap yang berlebihan saat menghadapi aksi Masyarakat Adat Poco Leok sehingga berujung ricuh. Bupati Herybertus mengerahkan massa tandingan untuk memukul mundur barisan pengunjukrasa dari Masyarakat Adat Poco Leok.

“Ini tindakan tidak terpuji. Kita mengecam cara-cara anarkis seperti ini, apalagi itu atas perintah Bupati. Sungguh memalukan,” tandas Herson saat menanggapi sikap Bupati Manggarai Herybertus G.L.Nabit mengerahkan massa tandingan.

Ribuan Masyarakat Adat di pulau Flores, Nusa Tenggara Timur turun ke jalan berdemonstrasi menolak rencana pembangunan Geothermal di Poco Leok, Kabupaten Manggarai pada Kamis, 5 Juni 2025.

Aksi demonstrasi yang bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup ini dilaksanakan secara serentak di beberapa titik menandakan perlawanan Masyarakat Adat terhadap proyek eksplorasi panas bumi berkapasitas 2x20 megawatt  yang terus merangsek ke jantung tanah adat Poco Leok.

Aksi Masyarakat Adat menolak eksploitasi Geothermal ini menggema di Poco Leok, Ende, Mbay, Nagekeo, Mataloko. Aksi penolakan ini sudah dilakukan sejak tahun 2011 hingga sekarang 2025.

Bupati Kerahkan Massa Tandingan

Bupati Manggarai Herybertus G.L.Nabit sempat keluar dari kantornya untuk menemui para pengunjukrasa. Namun kehadirannya cukup emosional. Dia berlari ke arah gerbang kantor Bupati dengan wajah yang sangat marah, sambil berteriak-teriak.  Beruntung, tindakannya tersebut dapat diamankan oleh pihak keamanan sehingga tidak sempat terjadi insiden.

Usai diamankan petugas keamanan, Bupati masuk ke kantor.  Namun beberapa saat kemudian, Bupati Herybertus keluar lagi dari kantornya. Kali ini, Bupati tidak sendirian keluar. Ia bersama beberapa orang tak dikenal dan massa tandingan mendatangi para pengunjukrasa yang menolak Geothermal. Massa tandingan mulai menyerang pengunjukrasa tolak Geothermal hingga aksi kejar-kejaran antar kedua massa tak terhindarkan.

Beruntung, aksi kejar-kejaran massa ini dapat dilerai oleh aparat  keamanan. Selanjutnya, Masyarakat Adat Poco Leok diarahkan ke Polres Manggarai untuk menghindari bentrokan lanjutan. Sekitar pukul 17 : 05 WITA, tiga unit mobil keluar dari Polres Maggarai membawa Masyarakat Adat pulang ke Poco Leok.

AMAN Minta Bupati Manggarai Disanksi

Herson menyesalkan tindakan Bupati Manggarai Herybertus yang telah mengerahkan massa tandingan untuk memukul mundur Masyarakat Adat Poco Leok yang ingin menyampaikan aspirasinya menolak pembangunan Geothermal. Herson mendesak Kementerian Dalam Negeri, KomNas HAM, Menteri Hak Asasi Manusia dan juga Ombudsman untuk memperhatikan dan menindaklanjuti, evaluasi dan diberi sanksi atas tindakan Bupati Manggarai tersebut.

“Bupati Manggarai harus diberi sanksi, tindakannya yang telah mengerahkan massa tandingan sungguh tidak pantas dilakukan oleh pejabat negara,” tandasnya.

Menurut Herson, tindakan Bupati Manggarai ini jauh dari kata terpuji karena terang-terangan menunjukan sifat anarkis terhadap Masyarakat Adat.

Herson mengatakan  seharusnya Bupati dapat mengayomi dan melindungi masyarakatnya, bukan sebaliknya justru menunjukkan taringnya sendiri kepada masyarakat yang harusnya di lindungi.

“Apa jadinya negara ini kalau pejabatnya seperti Bupati Manggarai, emosional hingga mengerahkan massa tandingan. Pejabat seperti ini tidak pantas menjadi pemimpin,” pungkasnya.

***

Penulis adalah Jurnalis Masyarakat Adat dari Nusa Tenggara Timur