Oleh Ridhoino Kristo Sebastianus Melano

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi menegaskan pentingnya keteguhan dan tanggung jawab bagi perempuan yang dipercaya memimpin organisasi. Perempuan pemimpin masih menghadapi tantangan berlapis karena penilaian terhadap perempuan kerap lebih dulu diarahkan pada identitas dan penampilan, bukan kapasitas kepemimpinannya.

Pesan ini disampaikan Rukka saat memberikan arahan kepada jajaran pengurus Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) usai memilih Surti Handayani sebagai Ketua Umum PPMAN periode 2026-2031 pada Kamis, 1 Oktober 2026.

Rukka mengingatkan bahwa mandat sebagai pemimpin harus dijalankan dengan ketulusan, keteguhan, dan berpegang pada aturan organisasi.

“Sebagai komandan, kita tidak punya privilege atau keistimewaan untuk mengeluh. Kita tidak punya keistimewaan untuk takut. Kita tidak punya keistimewaan untuk merasa lelah,” katanya.

Rukka menegaskan seorang pemimpin tidak dapat menggantungkan kepemimpinannya pada perlakuan istimewa. Modal utama yang harus dijaga justru ketulusan dalam menjalankan mandat serta kepatuhan terhadap prinsip dan aturan organisasi.

“Modal kita tulus dan ikhlas. Kitab kita adalah Maklumat Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN), aturanmu adalah statuta organisasi dan seluruh hasil konsolidasi. Tidak ada yang lain akan membantumu selain itu,” ujarnya.

Perempuan Pemimpin Masih Menghadapi Bias

Rukka mengingatkan bahwa perempuan yang menjadi pemimpin belum selalu dipandang pertama-tama sebagai pemimpin. Dalam banyak situasi, identitasnya sebagai perempuan justru lebih dahulu menjadi perhatian.

“Ketika sebagai pemimpin, perempuan itu tidak akan pernah pertama kali dilihat sebagai pemimpin. Kamu akan dilihat sebagai perempuan. Dunia ini memang sudah bias terhadap perempuan,” kata Rukka.

Ditambahkannya, bias tersebut juga masih dapat ditemukan di lingkungan gerakan dan organisasi. Karena itu, perempuan yang berada dalam posisi kepemimpinan perlu memahami tantangan tersebut tanpa membiarkan persoalan yang bersifat permukaan mengganggu fokus terhadap mandat organisasi.

Rukka menyatakan perjalanan gerakan Masyarakat Adat menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan bukan pemberian, melainkan hasil dari perjuangan perempuan sendiri.

“Kehadiran perempuan di organisasi ini, di gerakan ini, bukan karena diberikan. Tapi karena memang mereka raih, mereka perjuangkan,” tegasnya.

Rukka mengingatkan bahwa sejak awal perjuangan Masyarakat Adat, perempuan telah mengambil bagian dalam membangun gerakan dan memperjuangkan hak untuk menentukan dirinya sendiri.

“Perempuan juga bisa memimpin,” tandasnya.

Penampilan Bukan Ukuran Kepemimpinan

Dalam refleksinya, Rukka menceritakan pengalaman sebagai perempuan yang berada di posisi kepemimpinan. Ia mengatakan perempuan kerap dinilai dari penampilan sebelum kapasitas dan gagasannya diperhatikan.

“Ke mana pun saya pergi, yang akan dilihat pertama itu bajunya, rambutnya. Rambut baru, lipstiknya cantik. Jadi kalau saya tidak pakai lipstik tidak cantik. Kita akan pertama dinilai dari permukaan, dari penampilan,” katanya.

Rukka juga mengaku pernah menghadapi perundungan yang menyerang identitas dan tubuhnya ketika menjalankan tugas sebagai Sekjen AMAN. Pengalaman tersebut, kata Rukka, menjadi bagian dari pembelajaran tentang tantangan yang dapat dihadapi perempuan ketika berada di ruang kepemimpinan publik.

Namun, Rukka memilih tidak menjadikan penilaian terhadap aspek personal sebagai pusat perhatian.

“Berhentilah untuk jangan terlalu hypersensitif. Biarkan saja supaya konsentrasi kita tidak dirusak oleh hal-hal yang hanya permukaan seperti itu,” ujarnya.

Para pengurus PPMAN periode 2026-2031 yang terpilih sedang photo bersama usai menerima mandat dari peserta Konfernas IV PPMAN/ Dokumentasi AMAN

Pemimpin adalah Pelayan Organisasi

Rukka mengingatkan bahwa pemimpin organisasi memiliki tanggung jawab publik. Ketika seseorang menerima mandat kepemimpinan, perilaku dan keputusan yang diambil tidak lagi semata-mata menjadi urusan pribadi.

“Sebagai pelayan publik di organisasi ini, kita tidak punya lagi privasi. Setiap tingkah laku kita adalah tindakan publik. Responsibility kita adalah tindakan publik,” terangnya.

Karena itu, Rukka meminta kepengurusan baru menjalankan mandat dengan berpegang pada nilai, aturan, dan cita-cita gerakan Masyarakat Adat. Bagi Rukka, mandat kepemimpinan pada akhirnya bukan tentang privilege, melainkan tentang kesediaan menjalankan tanggung jawab.

”Perempuan yang memimpin perlu tetap teguh menghadapi bias, sekaligus menjaga fokus pada kepentingan organisasi dan Masyarakat Adat,” pungkasnya. (apg)

***

Penulis adalah Jurnalis Masyarakat Adat di Kalimantan Barat

Tag : PPMAN Sekjen AMAN Pemimpin Perempuan Tak Ada Keistimewaan