Oleh Abdi Akbar

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama Global Alliance of the Territorial Community (GATC) dan Charapa menyelenggarakan kegiatan workshop pelacakan pendanaan bagi Masyarakat Adat disela kegiatan United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) ke 23 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat pada Kamis,18 April 2024.

Kegiatan yang dihadiri berbagai pihak ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan wokshop di Paris pada November 2023.

Wokshop pelacakan dan transparansi pendanaan bagi Masyarakat Adat yang diorganisir AMAN, GATC dan Charapa ini berlanjut dalam sesi side-event UNPFII pada 19 April 2024. Berbagai organisasi dan institusi hadir dalam sesi side-event UNPFII ini, mulai dari organisasi Masyarakat Adat, NGO, CSO, PBB dan peneliti.

Sekjen AMAN dalam sesi side-event UNPFII ke 23. Dokumentasi AMAN

Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi dalam kesempatan ini menyatakan bahwa rangkaian dari proses ini bertujuan untuk mendorong OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) membuat satu indikator khusus untuk pelacakan pendanaan bagi Masyarakat Adat. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk membangun kerangka kerja bersama untuk meningkatkan sistem pelaporan dan monitoring pendanaan bagi Masyarakat Adat ke depan. Sehingga, semua pihak dapat secara transparan mempertanggungjawabkan dana yang dikomitmenkan dan digunakan secara akuntabel.

“Ada banyak pendanaan global yang dikomitmenkan untuk mendukung Masyarakat Adat, namun studi global membuktikan pada tahun 2011 - 2020, kurang dari 1 % yang diimplementasikan dan dikelola langsung oleh Masyarakat Adat,”ungkap Rukka dalam workshop pelacakan dan transparansi pendanaan bagi Masyarakat Adat dalam sesi side-event UNPFII ke 23 di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat pada Jum’at, 19 April 2024.

Rukka menyatakan Masyarakat Adat saat ini merepresentasikan 6,2 % dari total populasi global. Dengan presentase yang sangat kecil ini, sebut Rukka, Masyarakat Adat menjaga 80 % keanekaragaman hayati dunia yang tersisa.  Menurut Rukka, ini modal kekuatan Masyarakat Adat yang  harus  dipertahankan untuk bisa lebih berkembang di masa depan.

Selain berkontribusi pada pelaksanaan workshop, dalam beberapa sesi pembahasan di UNPFII, AMAN juga kerap melakukan intervensi dengan menyampaikan dua statement penting terkait pendanaan langsung bagi Masyarakat Adat dan peran Pemuda Adat sebagai generasi masa depan.

Kemudian, bersama Asia Indigenous Caucus, AMAN memperkuat solidaritas dengan terlibat dalam statement bersama untuk semua sesi selama UNPFII ke 23 di Markas PBB, New York.

United Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) ke 23 diselenggarakan sejak 15-26 April 2024 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat.  Ada enam bidang yang dibahas dalam Forum Permanen ini yaitu pembangunan ekonomi dan sosial, budaya, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, dan Hak Asasi Manusia. Pembahasan enam bidang ini mengacu pada Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) dan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Tahun ini, sesi ke 23 UNPFII mengusung tema “Enhancing Indigenous Peoples’ rights to self-determination in the context of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: emphasizing the voice of Indigenous youth”.

Perwakilan delegasi dari AMAN dalam UNPFII ke 23 di Markas PBB. Dokumentasi AMAN

Sekilas tentang UNPFII

UNPFII adalah badan penasehat tingkat tinggi khusus Masyarakat Adat dibawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC).

Dewan Ekonomi dan Sosial PBB ini membentuk United Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) pada 28 Juli 2000 untuk memberikan nasihat kepada Dewan ECOSOC PBB mengenai isu-isu Masyarakat Adat.

Pertemuan pertama UNPFII diadakan pada bulan Mei 2002, diikuti dengan sesi tahunan yang diadakan di New York. Forum ini biasanya bertemu selama 10 hari setiap tahun di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat.

***

Penulis adalah Direktur Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat PB AMAN

Tag : PBB UNPFII New York