Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Bogor 30 April 2018, Negara Indonesia telah mengakui keberadaan Masyarakat Adat melalui UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan 28I ayat (3). Namun kenyataannya, tidak mudah memiliki identitas sebagai Masyarakat Adat di Indonesia. Mereka dituntut memiliki dokumen tertulis, soal sejarah asal-usul, kelembagaa

Maluku Utara 2/05/2018. Dalam memperjuangan keberadaan Masyarakat Adat, negara memberikan peluang pengakuan Masyarakat Adat, melalui Peraturan Daerah (Perda). Untuk itu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara, menggelar pelatihan bertajuk, Legislasi Dalam Rangka Mendorong Pemenuhan Hak

Masyarakat adat Rendu Desa Rendu Botuwe, Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang tergabung dalam Forum Penolakan Pembangunan Waduk Lambo (FPPWL) mengecam tindak kekerasan yang dilakukan Polres Ngada terhadap para ibu yang berusaha berjuang mempertahakan wilayah

Tiga hari berturut turut rumah Pak Daban selalu ramai. Bukan karena ada Gawai, tapi para pemuda dan tetua adat berdiskusi tentang Talang Mamak, dari pagi sampai malam hari. Selama tiga hari itu mereka menginap di rumah Mangku Adat Talang Perigi. Begitulah gambaran dari pelatihan penggalian data di M

Jakarta, 23/04/18- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sambangi Fraksi Hanura membahas percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat yang saat ini berproses di Pemerintah. Momen PEMILU 2019 semakin dekat, penting untuk AMAN mendorong setiap fraksi di DPR RI menyegerakan pengesahan RUU. Sebelum kons

Bogor, 24 April 2018 – Untuk meningkatkan literasi ekonomi atas keberadaan Masyarakat Adat dan hak-haknya bagi para pihak, terutama penentu kebijakan pembangunan, AMAN telah melaksanakan Studi Ekonomi Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan di Enam Wilayah Masyarakat Adat pada kurun waktu J

Jakarta, (21/04/18) – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendorong Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (BAWASLU RI) untuk meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap komunitas adat di wilayah konservasi, konflik dan terisolir yang terancam tak dapat menggunakan hak pilih karena

Jakarta 20/04/2018, Memasuki tahun politik, praktik korupsi sumber daya alam di wilayah adat terutama terkait dengan kolusi perizinan sampai penyelewengan penerimaan negara, semakin marak. Tercatat 7.180 IUP atau 82,4% dari total 8.710 IUP di Indonesia berada di 171 wilayah yang menyelenggarakan Pil

Jakarta 20/04/18, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan pengawasan di sektor sumber daya alam (SDA). Hal ini akibat sektor SDA, menjadi sektor yang rawan terjadi korupsi. Sebagaimana dikatakan oleh Erasmus Deputi II Sekjen AMAN “Kami i