Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

[caption id="attachment_1614" align="alignleft" width="162"] BPRPI[/caption] Seminar; “Registrasi dan Legalisasi Wilayah Adat Rakyat Penunggu”. Deli Serdang, 17 April, 2013. Di tanah adat rakyat penunggu, Kampong Menteng, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sum

[caption id="" align="alignleft" width="480"] Kementerian Lingkungan Hidup | AMAN[/caption] Yang kami hormati Bupati Kabupaten Gunung Mas dan Camat Rungan, Yang terhormat Sekjen AMAN Abdon Nababan AMAN serta para hadirin, saya sampaikan permohonan maaf dan salam dari Me

[caption id="attachment_342" align="alignleft" width="229"] Aleta Baun[/caption] Jakarta, 16 April 2013-Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyambut gembira atas penghargaan Goldman Enviromental Prize 2013 kepada Aleta Ba’un yang biasa dikenal dengan Mama Al

Jakarta, 11 April 2013. Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hukum Masyarakat Adat (RUU PPHMA), hari ini (11/4) resmi menjadi RUU inisiatif DPR. RUU PPHMA merupakan salah satu hasil Rapat Paripurna DPR RI ke-20 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II Paripurna, Lantai 3, Komp

[caption id="attachment_1541" align="alignleft" width="332"] TOT Nasional Perempuan AMAN[/caption] Perempuan adat hingga saat ini masih merasakan keterkungkungan dalam dirinya untuk bisa mengeskpresikan ide dan gagasannya, baik di rumah tangga, lingkungan (komunitasn

Jakarta, 9 April 2013, Hasil audiensi AMAN bersama Koalisi Masyarakat Sipil dengan Komisi IV DPR-RI Senin (8/4) kemarin, ternyata tidak membuahkan hasil sebagaimana diharapkan koalisi. Meski sejumlah pasal dalam RUU itu dianggap koalisi bermasalah. Komisi IV tetap akan membawa Rancangan Undang-Undan

[caption id="attachment_1462" align="alignleft" width="238"] Hentikan Pembahasan RUU P2H[/caption] Jakarta, 4 April 2013.Di tengah carut-marut persoalan kehutanan yang belum terselesaikan, dan di tengah upaya Masyarakat Adat dan masyarakat sipil untuk mendorong perubaha

Jakarta 8 April 2013 Koalisi Masyarakat Sipil menyurati Pramono Anung, Fraksi PDI P, terkait sikap penolakan Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Perusak Hutan atau UU P2H. Koalisi Masyarakat Sipil mempertanyakan motivasi danalasan Panja DPR Komisi IV menggulirkan pembahasan UU P2H?, mengapa tidak

Jakarta, 4 April 2013 – Amid the unsettled forestry affairs and the efforts of Indigenous Peoples and civil societies to push the policy changes to be more equitable, Government and Commission IV of the House of Representatives (Komisi IV DPR RI) are accelerating the adoption of the Act on Era