Dokumen Kebijakan



SK Bupati Samosir No 128 Tahun 2021 Tentang PMHA Lembaga Pemangku Tanah Adat Pomparan Ompu Raja Ulos

SK Bupati Samosir No 128 Tahun 2021 Tentang PMHA Lembaga Pemangku Tanah Adat Pomparan Ompu Raja Ulos


SK Bupati Sarmi No. 188.4 | 135 | Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Ada

SK Bupati Sarmi No. 188.4/135/Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Is


SK Pembentukan Panitia Masyarakat Adat di Kec. Lamba Leda Timur Kab. Manggarai Timur Tahun 2021

SK Pembentukan Panitia Masyarakat Adat di Kec. Lamba Leda Timur Kab. Manggarai Timur Tahun 2021


Erasmus Cahyadi Terre - Dayak Iban, Semunying Jaya Case

14 Maret 2021 WIB | Kategori: General

Berangkat Dari Perkara Antara Masyarakat Adat Dayak Iban Semunying Jaya Versus PT. Ledo Lestari


Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang No. 8 Tahun 2020 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat

11 Desember 2020 WIB | Kategori: Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang No. 8 Tahun 2020 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyara


Policy Brief RUU Masyarakat Adat 2020: Menjalin Benang Konstitusi Menuju Pengakuan dan Perlindungan

04 Desember 2020 WIB | Kategori: Policy Brief

Policy Brief RUU Masyarakat Adat 2020: Menjalin Benang Konstitusi Menuju Pengakuan dan Perlindu


Policy Brief: Mencermati Ancaman Perampasan Wilayah Masyarakat Adat dalam UU No.3 Tahun 2020 tentang

28 September 2020 WIB | Kategori: Policy Brief

Mencermati Ancaman Perampasan Wilayah Masyarakat Adat dalam UU No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan ata


Perda Kab. Luwu Utara No. 2 Tahun 2020 Tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

24 September 2020 WIB | Kategori: Produk Hukum Daerah

Perda Kab. Luwu Utara No. 2 Tahun 2020 Tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat


Peraturan Bupati Bengkayang No 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan

Peraturan Bupati Bengkayang No 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan


Policy Brief: Hukum Yang Hidup Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

13 April 2020 WIB | Kategori: Policy Brief

Policy Brief: Hukum Yang Hidup Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana