Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Pontianak, 4 Februari 2014 - Pengurus Wilayah AMAN Kalimantan Barat menandatangani nota kesepahaman bersama Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat terkait pengarusutamaan pendekatan berbasis HAM masyarakat adat di provinsi tersebut, Selasa (4/2). Yang menandatangani adalah Gloria Sanen, PJS Ketua Ba

Pernyataan Sikap Aliansi Masyarakat Adat Nusantara terhadap Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.62/MENHUT-11/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/MENHUT-II/2012 tentang PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN A. Pengantar Pada tanggal 15 November 2013 yang lalu M

Najamuddin, Warga Tassosso, Desa Gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan divonis hukuman penjara lima bulan karena menebang dua pohon yang ditanam sendiri di kawasan yang diklaim pemerintah Sinjai sebagai hutan lindung. Menurut pemberitaan situs berita online Mongaba

(klik untuk perbesar) Bogor, 29 Januari 2014 - Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) meluncurkan peta indikatif wilayah adat Indonesia di sela-sela seminar bertema MP3EI dan Kedaulatan Ruang Hidup Rakyat Pedesaan Nusantara di Bogor, Rabu (29/1). Peta indikatif wilayah adat merupakan inisiat

AMAN adalah organisasi masyarakat adat yang anggotanya terdiri dari komunitas-komunitas Masyarakat Adat. AMAN didirikan pada tanggal 17 Maret 1999 di Jakarta. Pengurus Besar AMAN berada di Ibukota Negara Republik Indonesia. Kedaulatan AMAN ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui Ko

AMAN adalah organisasi masyarakat adat yang anggotanya terdiri dari komunitas-komunitas Masyarakat Adat. AMAN didirikan pada tanggal 17 Maret 1999 di Jakarta. Pengurus Besar AMAN berada di Ibukota Negara Republik Indonesia. Kedaulatan AMAN ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui Ko

AMAN adalah organisasi masyarakat adat yang anggotanya terdiri dari komunitas-komunitas Masyarakat Adat. AMAN didirikan pada tanggal 17 Maret 1999 di Jakarta. Pengurus Besar AMAN berada di Ibukota Negara Republik Indonesia. Kedaulatan AMAN ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui Ko

Kekerasan Terhadap Masyarakat Adat Terus Meningkat Jakarta 27 Januari 2014. “Akan banyak sekali yang bisa kita benahi di republik ini kalau Putusan Mahkamah Konstitusi No 35 kita laksanakan dengan konsisten. DPR RI juga telah membuat satu Inisiatif Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan

[caption id="" align="alignleft" width="209"] Aliansi Masyarakat Adat Nusantara[/caption] Pada tahun 2013 Indonesia mulai menunjukkan adanya perubahan dalam hukum terkait dengan masyarakat adat. Meskipun tidak berskala massif tetapi perubahan itu terjadi hampir di setia