Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Jakarta - Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi (judicial review) terhadap UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kamis (16/5). Walau tidak seluruh permohonannya dikabulkan, AMAN menyambut gembira keputusan yan

Ternate, 6 Mei 2013. Banyaknya izin tambang yang dikeluarkan pemerintah Maluku Utara mendapat sorotan keras dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara. Dalam Rilis yang dikirim, AMAN meminta, pemerintah Malut untuk tidak seenaknya memberikan izin tambang di atas wilayah masyaraka

Jakarta, 7 Mei 2013 Nomor: 412/SEKJEN/PB AMAN/V/2013 Perihal: Laporan keberatan atas artikel tentang Suku Polahi di Gorontalo yang dimuat oleh Kompas.com Kepada Yth. Bpk. Bagir Manan, Ketua Dewan Pers Cq. Bpk. Yosef Adi Prasetyo, Ketua Divisi Pengaduan Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8 Jl. Kebon Sirih

Jakarta, 7 Mei 2012 Nomor : 411/SEKJEN/PB AMAN/V/2013 Perihal : Surat keberatan atas artikel tentang Suku Polahi di Gorontalo Kepada Yth. PT. Kompas Cyber Media Gedung Kompas Gramedia, Unit II Lt. 5 Jl. Palmerah Selatan No. 22 - 28 Telp. 62-21 5350377/5350388 Fax. 62-21 5360678 Email : redaksikcm@ko

PONTIANAK. Sebagai upaya untuk mempertegas identitas komunitas Masyarakat Adat (MA) yakni menunjukkan identitas serta menumbuhkan kesadaran tentang wilayah dan potensi di dalamnya. Untuk itu harus ada upaya nyata, salah satunya melalui pembuatan peta kawasan adat. Lebih jauh lagi untuk mengetahu

60 Tahun BPRPI 19 April, 2013 Deli Serdang. Organisasi Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia, kini telah berusia 60 tahun. Organisasi yang pernah dipimpin oleh Almarhum Abah Afnawi Noeh ini turut serta melahirkan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara pada tahun 1999. Pada usianya yang ke-60, BPRPI

Membentuk Perspektif: Menyatukan Inisiatif dan Kapasitas Pemuda Adat dalam Memajukan Hak-hak Masyarakat Adat Pada 18-25 April 2013 lalu, Masyarakat Adat dari “akar rumput” antusias berkumpul di Baguio City, Filipinauntuk Pertemuan Persiapan Pemuda Adat menuju Konferensi Dunia tent

[caption id="attachment_1769" align="alignleft" width="280"] Gambar Ilustrasi[/caption] Wajo, 30 April 2013 – PTPN XIV, state-owned plantation enterprise in Wajo regency, Sulawesi Selatan province, has agreed to return 1,934 hectares land to the regency to be mana

Wajo, 30 April 2013 – Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan akhirnya bersedia mengembalikan lahan 1.934 hektar kepada pemerintah kabupaten untuk diolah oleh masyarakat adat yang berhak atas lahan tersebut. PTPN XIV bersedia mengembalikan wilayah ad