Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Oleh Tim Jurnalis Masyarakat Adat Ribuan Masyarakat Adat di seluruh penjuru Nusantara bergerak serentak turun ke jalan menuntut pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat yang 10 tahun lebih mangkrak (terbengkalai) di DPR.  Aksi damai yang dilakukan serentak di berbagai daerah pa

Oleh Sepriandi, Dika Setiawan, Febrianus Kori Ribuan Masyarakat Adat dari berbagai daerah mulai berdatangan ke Jakarta untuk mengikuti aksi Gerakan Rakyat Kawal Masyarakat Adat (GERAK MASA) di gedung DPR RI dan Istana Negara pada Jum’at, 11 Oktober 2024. Massa yang dikoordinir oleh

Oleh Sepriandi dan Apriadi Gunawan Para hakim adat dari berbagai daerah menggelar konsolidasi di Jakarta guna membahas tantangan yang dihadapi Masyarakat Adat terkait penerapan Undang-Undang Masyarakat Adat dan KUHP baru yang dinilai mengancam keberlangsungan hukum adat.   Konsolidas

Oleh  Arman Seli Masyarakat  Adat  Nggolo di Salena, Kota Palu, Sulawesi Tengah menyurati Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atas rencana pembuatan sertifikat individu di atas tanah adat berdasarkan survey lahan yang

Oleh Apriadi Gunawan Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang pengujian formil Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) yang digugat oleh  Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Koalisi Rakyat untuk K

Oleh : Maruli Simanjuntak Ombudsman Republik Indonesia berkomitmen akan menyelesaikan permasalahan lahan Masyarakat  Adat di Tano Batak, Sumatera Uara yang dirampas oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL). Komitmen ini disampaikan Ombudsman RI dalam pertemuan dengan Masyarakat Adat Sihaporas dan

Oleh Apriadi Gunawan dan Simon Welan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendesak aparat kepolisian segera membebaskan Masyarakat Adat dan jurnalis yang ditangkap saat melakukan aksi demonstrasi menolak proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi atau Geothermal di Pocoleok, Kabupaten Mangga

Oleh Apriadi Gunawan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendesak anggota Dewan Perwakilan Rakyat  Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang baru dilantik untuk segera mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Adat yang telah gagal disahkan

Oleh : Dika Setiawan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Lebak, Banten resmi menyerahkan Rest Area Gunung Kendeng kepada Kasepuhan Citorek untuk dikelola guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Masyarakat Adat. Penyerahan Rest Area Gunung Kendeng yang berlangsung di d