AJMAN Menjajaki Kemitraan Strategis dengan Organisasi Pers dan Media Nasional
04 November 2026 Berita Raafi Nurkarim Ardikoesoema dan Dika SetiawanOleh Raafi Nurkarim Ardikoesoema dan Dika Setiawan
Pengurus Nasional Asosiasi Jurnalis Masyarakat Adat Nusantara (AJMAN) melakukan napak tilas dengan mengunjungi lima organisasi pers dan media nasional pada 27-29 Oktober 2026.
Kunjungan maraton yang berlangsung selama tiga hari ke Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), LKBN Antara, Harian Kompas, serta Tempo dan Tempo Institute itu menjadi langkah awal bagi AJMAN untuk membangun kemitraan strategis jangka panjang.
Di PWI, delegasi AJMAN yang dipimpin Ketua Umum Apriadi Gunawan bertemu dengan Ketua Umum Akhmad Munir, Sekretaris Jenderal Marthen Selamet Susanto dan jajaran pengurus PWI Pusat lainnya.
Di AJI, rombongan AJMAN disambut Sekretaris Jenderal Bayu Wardhana dan jajaran pengurus lainnya. Di Kompas, pengurus AJMAN diterima Wakil Redaktur Pelaksana Khaerudin bersama jajaran redaksi dan desk kolaborasi. Di Tempo, pertemuan dihadiri Direktur Tempo Institute Qaris Tajudin, Agung Sedayu dan jajaran.
Sementara di LKBN Antara, pengurus AJMAN berdialog dengan Managing Editor Sigit Pinardi dan Head of Sosial Affairs News Department Santoso.
Dalam rangkaian pertemuan tersebut, AJMAN memperkenalkan diri sebagai organisasi sayap dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). AJMAN mengajak para mitra organisasi dan media untuk menjalin kolaborasi strategis.
Ruang kolaborasi disesuaikan dengan karakter dan kekuatan masing-masing mitra. Bersama PWI misalnya, AJMAN melihat peluang kolaborasi pada penguatan advokasi, pendidikan, dan kompetensi wartawan. Dengan AJI, kerja sama diarahkan pada ruang kebebasan pers, keselamatan jurnalis dan advokasi.
Sementara dengan LKBN Antara, penguatan kolaborasi lebih pada peningkatan kapasitas jurnalis. LKBN Antara membuka diri bagi Jurnalis Masyarakat Adat yang ingin memperdalam pengetahuan jurnalistik untuk magang di setiap perwakilan kantor berita Antara yang ada di daerah.
Sedangkan di media nasional Kompas dan Tempo, kolaborasi yang dibangun terkait pengelolaan redaksi dan pelatihan.
Ketua Umum AJMAN Apriadi Gunawan menegaskan kehadiran mereka bukan untuk menjadi pesaing organisasi pers yang telah ada. Organisasi ini ingin melengkapi ekosistem pers nasional dengan membawa pengetahuan, jaringan, dan perspektif komunitas dari berbagai wilayah adat. Menurutnya, AJMAN tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari organisasi pers dan media nasional lainnya. Pengalaman mereka dalam mendidik wartawan, mengelola redaksi, perlindungan terhadap keselamatan wartawan dan distribusi informasi dipandang penting untuk mempercepat profesionalisasi anggota AJMAN.
”Kita senang para mitra menyambut baik inisiatif kolaborasi yang diusung AJMAN. Mitra juga menyatakan kesiapannya mendukung peningkatan kapasitas anggota AJMAN, terutama dalam keterampilan jurnalistik serta advokasi isu strategis yang berkaitan dengan demokrasi dan kemerdekaan pers,” kata Apriadi usai menuntaskan kunjungan ke beberapa media dan mitra organisasi strategis pada Kamis, 29 Oktober 2026.
Dalam kunjungan ini, Apriadi turut didampingi Pengurus Nasional AJMAN lainnya yaitu Raafi Nurkarim Ardikoesoema, Dika Setiawan, Septi Asriutami.
Apriadi bersyukur dalam kunjungan ini ada kesepahaman dengan para mitra terhadap situasi demokrasi Indonesia yang perlu dijaga bersama oleh insan pers melalui jurnalisme yang independen, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan publik.
Apriadi mengatakan kolaborasi ini diharapkan tidak berhenti pada pertemuan seremonial. AJMAN ingin membangun kerja bersama yang terukur, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi Masyarakat Adat.
”Ketika suara Masyarakat Adat memperoleh tempat yang layak dalam ruang publik, pers ikut memperkuat fondasi demokrasi Indonesia,” terangnya.

Pengurus Nasional AJMAN photo bersama dengan jajaran Redaksi Kompas usai bertemu di gedung Menara Kompas Jakarta, Selasa (27/10). Dokumentasi AMAN
Dukungan Insan Pers
Apriadi menjelaskan AJMAN hadir untuk memastikan Masyarakat Adat menjadi pemilik atas suara dan narasinya sendiri. Cerita mengenai wilayah adat, pengetahuan, kebudayaan, konflik, dan aspirasi komunitas harus disampaikan dengan perspektif Masyarakat Adat.
Apriadi menyatakan salah satu agenda penting yang membutuhkan perhatian bersama insan pers saat ini adalah Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Disebutnya, pembahasan regulasi yang telah tertunda hampir dua dekade itu memerlukan pemberitaan yang konsisten, berbasis bukti, dan berangkat dari pengalaman komunitas Masyarakat Adat.
”Ini juga kita dorong agar organisasi pers dan media nasional turut mengawal RUU Masyarakat Adat agar secepatnya disahkan oleh DPR RI,” ungkapnya.
Ketua Umum PWI Akhmad Munir menyambut baik ajakan koloborasi dari AJMAN. Pria yang akrab disapa Cak Munir ini juga merespon positif dukungan terhadap pengesahan RUU Masyarakat Adat. Menurutnya, sudah seharusnya payung hukum Masyarakat Adat tersebut disahkan.
”PWI mendukung pengesahan RUU Masyarakat Adat,” katanya saat menerima delegasi AJMAN di kantor PWI Pusat, Kamis (29/10/2026).
Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal AJI Pusat Bayu Wardhana bahwa sudah seharusnya RUU Masyarakat Adat disahkan karena terlalu lama mangkrak di DPR RI.
”DPR harus segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat,” tandasnya. (apg)
***
Penulis adalah Pengurus Nasional AJMAN