Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Menidaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan [caption id="" align="alignleft" width="288"] Konsolidasi Masyarakat Sipil Maluku Utara[/caption] Ternate, tanggal 11 Juni 2013 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Uta

[caption id="" align="alignleft" width="288"] PW AMAN Nusa Bunga[/caption] Ende, 9 Juni 2013. Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Nusa Bunga (PW AMAN Nusa Bunga/Flores-Lembata) melakukan kegiatan pelatihan pengorganisasian komunitas masyarakat adat di wil

[caption id="" align="alignleft" width="307"] Mengenal dan Memahami Media[/caption] Seluruh pimpinan AMAN dari masing-masing wilayah, yang tersebar di seluruh Indonesia, merupakan ujung tombak dalam berbagai isu terkait Masyarakat Adat. Serta memiliki fungsi komunika

TOT PEREMPUAN ADAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN [caption id="" align="alignleft" width="331"] TOT Perempuan Adat di Toraja[/caption] 12– 17 Mei 2013 Tanah Toraja Sulawesi Selatan: Perempuan adat yang hingga saat ini masih merasakan keterkungkungan dalam dirinya untuk

Siaran Pers Bersama PW AMAN Maluku Utara, WALHI Maluku Utara, Eksekutif Nasional WALHI SEGERA TINJAU KEMBALI IZIN PT. WEDA BAY NIKEL Jakarta (3 Juni 2013) PT Weda Bay Nikel (Eramet/Perancis) adalah satu satu perusahan tambang Nikel tersebar di Indonesia yang berada diatas tanah adat suku Sawai d

Achmad Sodiki: SIARAN PERS ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA Jakarta, 30 Mei 2013,- Di hadiri oleh perwakilan masyarakat adat anggota AMAN, Badan Lingkungan Hidup, serta perwakilan-perwakilan LSM, Kementrian Lingkungan Hidup hari ini (30/5) bertempat di Jakarta Convention Center menyelenggarakan dia

[caption id="" align="alignleft" width="200"] Jonny Purba[/caption] Jakarta 30 Mei 2013. Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan workshop konsolidasi sebagai tindak lanjut atas putusan MK no 35 tahun 2012 dengan masyarakat adat di Jakarta Convention Centre. Tampil

Medio Mei/ Mataram/ NTB. Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Nusa Tenggara Barat (PW AMAN NTB) melakukan kegiatan pelatihan kader penggerak sebagai bagian dari peningkatan kapasitas bagi kader-kader masyarakat adat yang ada di Nusa Tenggara Barat. Pelatihan peningkatan kapasitas ini d

The Constitutional Court on the judicial review of Law No.41 of 1999 on Forestry has decided that Customary Forests are no longer State Forests. Jakarta, 27 May 2013 – The Indigenous Peoples' Alliance of the Archipelago (AMAN) and various civil societies issued a declaration urging Indones