Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Jakarta, 14 November 2012 - Eliza Kissya raih penghargaan kategori “Reka Utama Anindha” dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pria yang akrab dipanggil Om Eli ini menerima penghargaan sebagai tokoh inspiratif penanggulangan bencana. Selain Eliza Kissya, ada 3 orang yang

Gelora, Medan – Sejumlah permasalahan menyangkut pertanahan yang bersinggungan langsung dengan Hak Asasi Manusia (HAM) di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan, Kabupaten Langkat dan Deli Serdang terus - menerus menimbulkan jumlah korban, seperti yang saat ini dialami oleh Rakyat Penungg

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Bolaang Mongondow atau yg sering disebut dengan AMABOM, hari ini menyelenggarakan Seminar Masyarakat Adat. Seminar ini dilaksanakan oleh Pengurus Daerah AMAN Bolaang Mongondow bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Timur. Seminar ini dihadiri oleh ku

“ MASYARAKAT ADAT MEMBUTUHKAN UNDANG – UNDANG “ Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara melaksanakan dialog Rancangan Undang - Undang Perlindungan dan Pengakuan Hak – Hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA) yang dilaksanakan pada tanggal 07 November

Kegiatan Musyawarah Komunitas Adat To Pamona yang dilaksanakan di gedung pertemuan Festival Danau Poso dilaksanakan pada tanggal 22-23 November 2012, yang dihadiri 116 orang peserta dari Lembaga adat, Tokoh agama, Pemerintah, Taruna adat dan Tokoh perempuan adat To Pamona. Dari perwakilan Pemerintah

[caption id="" align="aligncenter" width="482"] Foto Bersama PB AMAN dan Gubernur Kalteng[/caption] Palangkaraya, Sabtu, 8 Desember 2012. "Saya menyambut penyelenggaraan RAKERNAS AMAN 2012 di Kalimantan Tengah dengan es i a pe, siap !,” demikian pernyataan

Bogor, 7-8 Desember 2012. Rekomendasi Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (Perempuan AMAN) dari Tobelo, menyoal kesetaraan gender, hak-hak perempuan, ternyata sunyi tak bergaung. Dalam draft RUU PPHMA, versi Baleg DPR maupun draft usulan AMAN belum menyerap aspirasi perempuan adat. Sadar bahwa

Penyerahan Peta Wilayah Adat ke UKP4 dan BIG dengan Advokasi RUU Masyarakat Adat dan JR UU 41 Kehutanan. [dm]40[/dm]  

[caption id="" align="alignleft" width="294"] Konsultasi Nasional RUU PPHMA[/caption] Surabaya 23/ 24 November 2012 Konsultasi Nasional menyoal rancangan,”Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat,” yang difasilitasi oleh Deputi II, Di