Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

AMAN-NTB . Penyerahan data kasus tampah Boleq Desa Seriwe Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur diterima langsung oleh wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, saat dialog terbuka dengan seluruh peserta Rakernas  dari belahan nusantara Rabu pagi 14/03/18

Dialoq terbuka yang dilaksanakan di kampung Wanua Koha Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara ini, merupakan rangkaian acara rakernas AMAN ke-V, yang di hadiri beberapa personil penting KPK, termasuk Direktur Litbang dan bidang yang mengurus pengaduan masyarakat.

Jangan Lupa Baca juga : korupsi-sda-marak-kpk-ajak-aman-bertempur-bersama/

Ketua Pengurus Daerah Aaliansi Masyarakat Adat Nusantara PD Aman Lombok Timur, Sayadi, SH. sebelum menyerahkan secara langsung data-data terkait kasus tampah boleq kepada Wakil Ketua KPK, melalui kesempatan itu juga menyempatkan diri menyapaikan berbagai persoalan yang ada di wilayah maupun daerah khususnya di Nusa Tenggara Barat yang sangat perlu adanya penyelesaian dengan cepat.

”Satu-satunya tanah ulayat yang kami digunakan sebagai tempat berkumpulnya masyarakat lombok dari ratusan tahun  silam, dijual begitu saja, semudah membalik telapak tangan.’kata Sayadi.

Sayadi, SH, Ketua PD Aman Lotim menambahkan, kami sudah terlalu sering memasukan laporan ke pemerintah terkait kasus tanah tampah boleq ini namun tidak ada jawaban sama sekali.

“Dia juga berharap melalui penyerahan data kasus yang menimpa masyarakat Lombok Timur, bisa membantu KPK bekerja lebih cepat’’.

Sementara itu Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif memberikan apresiasi pada masyarakat adat yang hadir pada acara tersebut, yang ikut mendukung kerja KPK dengan memberikan informasi, dengan demikian kerja KPK bisa lebih cepat.

“Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi dalam pidato pengantar Dialog Umum Rakernas AMAN V mengatakan,’’Masyarakat Adat harus memasuki arena politik  sebagai partisipan  dengan tujuan untuk memastikan Masyarakat Adat hadir, diakui dan dilindungi hak-hak kolektifnya di Indonesia. Kemudian memastikan pesta demokrasi pemilu atau Pilkada sebagai alat saluran politik yang dapat berjalan secara demokrasi dengan memerangi praktik politik curang.
“Untuk semua gubernur dan bupati yang dipilih oleh masyarakat adat, kita doakan semoga tidak berurusan dengan KPK.” Tambahnya.

Diujung acara, Laode Muhammad Syarif  selaku Wakil ketua KPK saat bertemu dengan Ketua PD Aman Lombok Timur  mengatakan’’ kami siap untuk menyikapi masalah yang ada secepat mungkin (Nil).