Oleh Infokom AMAN

Labelnya terdengar mulia: Just Energy Transition. Sebuah misi global untuk menyelamatkan planet dari kiamat iklim dengan beralih ke energi bersih. Namun, di pedalaman nusantara, narasi penyelamatan ini justru terasa seperti lonceng kematian bagi ruang hidup Masyarakat Adat. Alih-alih membawa keadilan, transisi energi dituding sedang menjalankan praktik "Kolonialisasi Baru."

Dalam workshop yang digelar di Hotel Aone, Jakarta, 2 Februari 2026 ini, istilah "Kolonialisasi Baru" menjadi benang merah yang mengikat keresahan para aktivis dan tokoh Masyarakat Adat. Mereka melihat pola yang sama dengan masa kolonial: ekstraksi sumber daya besar-besaran di wilayah adat dan tanah rakyat demi kepentingan "pusat" dan kemajuan teknologi, namun meninggalkan luka dan kemiskinan di tapak.

Mandat Korporasi, Nestapa Masyarakat Adat

Direktur Eksekutif Indigenous Peoples Rights International (IPRI), Joan Carling, menjadi sosok yang paling lantang menyuarakan tesis kolonialisasi ini. Menurutnya, dunia saat ini tengah haus akan mineral transisi seperti nikel, kobalt, dan litium, yang sayangnya mayoritas berada di wilayah adat.

Joan menegaskan bahwa apa yang sedang terjadi saat ini adalah bentuk penindasan yang hanya berganti baju. Dalam paparannya, ia melemparkan kutipan tajam:

"Kami bertahan, Masyarakat Adat berdiri melawan ancaman baru ini terhadap apa yang mereka sebut transisi berkeadilan, dan kami menyebutnya sebagai bentuk lain dari kolonisasi. Keuntungan mengalir ke pemerintah dan korporasi, sementara biaya sosial dan kehancuran alam ditanggung sepenuhnya oleh Masyarakat Adat."

Bagi Joan, transisi ini menjadi "hijau" di satu sisi, namun "berdarah" di sisi lain karena mengabaikan hak Free, Prior and Informed Consent (FPIC).

Baca Juga: Catatan Akhir Tahun AMAN 2025 :  Negara Gagal Menghentikan Perampasan Wilayah Adat 

Direktur Eksekutif Indigenous Peoples Rights International (IPRI), Joan Carling memaparkan materi soal Just Transition. Dokumentasi AMAN

Tipu Muslihat dan Solusi Palsu

Deputi II Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Erasmus Cahyadi, memperkuat narasi tersebut. Ia melihat ada strategi sistematis, layaknya taktik divide et impera masa lalu dalam memuluskan proyek-proyek energi ini. Hingga tahun 2025 saja, 3,8 juta hektare wilayah adat telah berpindah tangan.

Erasmus memberikan peringatan keras bahwa transisi ini tidak boleh dibangun di atas kebohongan publik.

"Prasyarat just transition ini adalah harus menghormati hak Masyarakat Adat, tidak boleh menggunakan tipu muslihat, serta harus akuntabel dan meninggalkan solusi-solusi palsu," tegas Eras.

Ia merujuk pada regulasi yang menyamakan energi baru (seperti gasifikasi batubara) dengan energi terbarukan sebagai "akal-akalan" hukum yang memperpanjang napas industri ekstraktif di tanah adat.

Negara dalam Dilema "Ego Sektoral"

Dari sisi pemerintah, Prasetyo Nugroho dari Kementerian Kehutanan tak menampik bahwa perspektif kemanusiaan sering kali kalah oleh ambisi ekonomi dan teknologi. Ia mengakui adanya kecenderungan pemerintah pusat yang melihat transisi energi hanya dari kacamata angka-angka investasi.

"Isu JET ini memang masih didominasi oleh Kemenko Perekonomian dan dipandang sebagai isu teknologi semata. Di dalam forum iklim internasional pun, Masyarakat Adat itu sebenarnya masih berada di pinggiran," ujar Prasetyo jujur.

Pengakuan ini seolah mengonfirmasi bahwa dalam struktur kekuasaan saat ini, suara Masyarakat Adat belum dianggap sebagai pemilik sah kedaulatan, melainkan hanya hambatan administratif bagi investasi "hijau".

Perlindungan Hukum yang Mangkrak

Aktifis HAM, Sandra Moniaga menutup diskusi dengan peringatan mengenai eskalasi konflik. Baginya, jika negara terus memaksakan transisi tanpa memberikan pengakuan hukum melalui UU Masyarakat Adat, maka pemerintah sedang melegitimasi penjajahan terhadap warganya sendiri.

"Jangan sampai transisi energi ini justru menjadi transisi penderitaan. Hukum harus hadir untuk melindungi mereka yang paling rentan, bukan malah menjadi alat legitimasi bagi perampasan ruang hidup atas nama pembangunan," kata Sandra.

Kini, bola panas ada di tangan pemerintah. Apakah transisi energi akan menjadi jembatan menuju masa depan yang lestari, atau justru tercatat dalam sejarah sebagai babak baru kolonialisme yang mematikan nadi kehidupan Masyarakat Adat demi kepuasan gaya hidup rendah karbon di kota-kota besar dunia?

Tag : IPRI Just transition