Tidak berlebihan jika Papua disebut oleh banyak orang sebagai "surga"
dunia. Sebagian besar keanekaragaman hayati di dunia masih tersimpan di pulau
ini. Selain itu, juga terdapat ratusan suku bangsa asli Papua.
"Martabat bangsa adalah pemuda/i. Ditangan mereka kedaulatan dan kemandirian sebuah negara di tentukan"
Selasa, 20 Juli 2010, Pemuda/i Adat membahas Deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Hak-hak Masyarakat Adat atau lebih populer dengan sebutan UNDRIP. Diskusi dilakukan di Kantor AMAN, ini diikuti oleh peserta program magang dari Direktorat Pemuda Adat.
Indigenous communities have warned the government they will reject the implementation of a planned carbon credit scheme unless the government guarantees their rights to livelihood in the forests. The Alliance of Archipelagic Indigenous People (AMAN), which claimed to have 1,163 community members, said the international scheme which is designed to reduce deforestation could trigger new conflicts if land tenure disputes remained unsettled.
Our stance is clear no rights, no REDD. It is what we have told AMANs members across the country, AMAN secretary-general Abdon Nababan told a discussion on climate change Wednesday, referring to the international policy.
Evi Mariani, The Jakarta Post, Kapuas Hulu, West Kalimantan Feature
Sharing a roof: Sungai Utik long house spans 100 meters. The width varies depending on the owners plan to their individual houses. JP/Evi Mariani. There is a long house on Embaloh river bank in West Kalimantan. The house has 28 doors, which lead to 28 individual houses, home to about 40 Dayak Iban families. The families share the veranda, the front space and the living room, which is a huge space 100-meter long and about 5-meter wide. The floor is made of the finest wood in Kalimantan, called kayu ulin. They get the woods from the reserve forests inherited from generation to generation. They will never let their forest bald. On the communal spaces, the children run and play, the adults weave mats from bemban grass and the dogs lie around.
Minggu 11 Juli 2010, AMAN, JKPP dan FWI menghadiri acara Seren Taun Kasepuhan Cisitu, Banten Kidul. Dalam kesempatan tersebut disampaikan SK Bupati Kab. Lebak, Banten mengenai keberadaan Masyarakat adat Kasepuhan Cisitu. SK Bupati No. 430/kep.318/disporabudpar/2010 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Cisitu Kesatuan Sesepuh Adat Cisitu Banten Kidul di Kab.Lebak. Dalam acara tersebut hadir Gubernur Banten Ratu Atut dan bermalam di Cisitu.
Pengakuan dalam SK Bupati tersebut, meliputi pengakuan Wewengkon (wilayah) adat Cisitu, kelembagaan adat dan aturan-aturannya. Wewengkon Cisitu hasil pemetaan partisipatif (difasilitasi atas kerjasama JKPP-AMAN dan FWI) seluas 7,266 ha. Wewengkon adat Cisitu oleh Dephut masih dimasukkan ke dalam wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak.