Oleh Syahliwan, Muhammad Hajazi, dan Apriadi Gunawan

Sakarani menggerutu saat melihat penampilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenakan pakaian adat milik Masyarakat Adat pada Sidang Tahunan MPR/DPR pada 16 Agustus 2022. Ia merasa penggunaan pakaian adat tersebut tidak sejalan dengan harapan Masyarakat Adat selama ini.

Tokoh adat dari Balai Paninggalan Datu Nini, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan itu menilai bahwa pakaian adat yang dikenakan Jokowi, masih sebatas simbol dan tidak mencerminkan kesungguhan dalam memperhatikan atau membela kepentingan Masyarakat Adat.

Sakarani mengutarakan, dalam pidato menyambut Hari Ulang Tahun RI ke-77, disebutkan bahwa meski telah banyak Undang-Undang (UU) yang sudah disahkan, namun Jokowi tidak menyinggung sedikit pun perihal pengesahan Rancangan Uncang-Undang (RUU) Masyarakat Adat. Padahal, lanjut Sakarani, UU itu sudah lama dinantikan oleh Masyarakat Adat di Nusantara. Menurutnya, ketiadaan UU Masyarakat Adat membuat Masyarakat Adat saat ini belum merdeka.

“Usia kemerdekaan Indonesia sudah mencapai 77 tahun. Namun, secara hakikat, belum sepenuhnya dirasakan oleh Masyarakata Adat. Kami merdeka jika RUU Masyarakat Adat disahkan,” katanya usai menyaksikan pidato Jokowi yang disiarkan langsung di televisi.

Sakarani  menyatakan bahwa di tengah perayaan Kemerdekaan RI, Masyarakat Adat masih dihantui oleh rasa takut dalam menjaga wilayah adat, khususnya di HST, di mana Masyarakat Adat masih harus berjuang mempertahankan wilayah adatnya dari perampasan. Ia menuturkan, saat ini HST sedang menjadi incaran para investor, termasuk perusahaan pertambangan dan perkebunan sawit. Sakarani menyebut, meski sekarang wilayah adat mereka masih relatif bersih dari kegiatan pertambangan dan perkebunan, tapi ia dan warga lainnya belum bisa memastikan bahwa kondisi akan tetap sama dalam beberapa tahun ke depan. Sementara itu, berbagai wilayah adat di kabupaten-kabupaten tetangga, satu per satu telah habis digarap oleh para investor pertambangan dan perkebunan sawit.

“Infonya, tidak lama lagi investor akan menggarap wilayah adat kami. Ini ancaman buat Masyarakat Adat di HST,” katanya.

Mirdianto, tokoh adat dari Komunitas Masyarakat Adat Papagaran di HST, mengungkapkan pula rasa kecewanya terhadap isi pidato Jokowi. Ia menyatakan bahwa Presiden Jokowi tidak peka terhadap penderitaan Masyarakat Adat. Dan itu terbukti dalam pidatonya yang sama sekali enggan menyinggung UU Masyarakat Adat.

“Walaupun secara tidak langsung, Presiden Jokowi menyatakan perlindungan hukum dan pemenuhan hak sipil dan hak kelompok marjinal, harus dijamin. Akan tetapi, makna dari perkataan Jokowi tersebut masih tidak memastikan nasib UU Masyarakat Adat,” tandasnya.

Sementara itu, Rohadi dari AMAN Lombok Timur juga mengkritisi pakaian adat yang dipakai Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraan sebagai hal simbolis belaka karena materi pidatonya tidak sedikit pun menyinggung substansi RUU Masyarakat Adat. Sebaliknya, Jokowi justru lebih banyak berbicara perihal penawaran investasi kepada pihak asing di wilayah adat, seperti sebutan Kalimantan yang diistilahkan dengan “green investasi.” Menurutnya, gagasan yang ditawarkan presiden, bertolak belakang dengan bagian awal dari pidatonya sendiri yang menyebut kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak dan memperhatikan lingkungan.

“Presiden terkesan inkonsisten,” kata Rohadi pada Kamis (18/8/2022).

Pada kesempatan yang sama, Rohadi juga mengkritik soal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang digagas oleh Presiden Jokowi. Ia menegaskan, jika negara tidak mampu membangun IKN karena biayanya terlalu besar, sebaiknya jangan dibangun dulu. 

“Jangan memaksakan sesuatu yang nantinya bisa menyengsarakan masyarakat. Ini berbahaya," ungkap Rohadi.

Ia menambahkan dengan bilang, betapa naifnya negara jika 80 persen pembangunan IKN itu diserahkan kepada pihak swasta, multiplier effect (efek lanjutan) yang diharapkan malah akan menguntungkan segelintir orang saja.

“Ini tidak baik karena dampaknya tidak ada bagi masyarakat sekitar, bahkan Masyarakat Adat yang ada di IKN akan semakin termarjinalkan,” kata Rohadi.

Dalam pidato pada Sidang Tahunan MPR/DPR yang dilaksanakan sehari sebelum Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-77 itu, Jokowi juga membahas beberapa hal penting tentang kondisi ekonomi, capaian vaksinasi, dan lainnya. Berikut sejumlah poin penting dalam pidato Jokowi:

Surplus APBN
Jokowi menyatakan bahwa sampai dengan pertengahan 2022, kondisi APBN mengalami surplus hingga Rp106 triliun. Menurutnya, pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, LPG, dan listrik sebesar Rp502 triliun pada 2022.

Pengendalian Inflasi
Jokowi mengatakan bahwa Indonesia berhasil mengendalikan inflasi di kisaran 4,9 persen. Ia mengatakan bahwa angka itu jauh di bawah rata-rata inflasi ASEAN yang berkisar tujuh persen serta jauh di bawah negara maju yang berada di sekitar 9 persen.

Pertumbuhan Ekonomi
Jokowi mengatakan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh secara positif sebesar 5,44 persen pada kuartal kedua tahun 2022. Menurutnya, neraca perdagangan juga surplus selama 27 bulan secara berturut-turut. Pada semester pertama 2022, surplus itu berkisar Rp364 triliun.

Kekuatan Sumber Daya Alam
Jokowi menyebut bahwa Indonesia memiliki kekuatan sumber daya alam yang melimpah. Menurutnya, itu akan menjadi kekuatan yang besar jika dikelola dengan bijak dan berkelanjutan. Hal itu pun diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor, menghasilkan devisa, meningkatkan pendapatan negara, dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Berhentinya Impor Beras
Pada kesempatan itu, Jokowi menyebut bahwa dalam tiga tahun terakhir, Indonesia tidak lagi impor beras. Ia menyebut pembangunan bendungan dan irigasi telah mendukung peningkatan produktivitas nasional. Hasilnya, kita memperoleh penghargaan dari International Rice Research Institute karena dinilai mampu mencapai sistem ketahanan pangan dan swasembada beras sejak 2019.

Hilirisasi Bauksit, Tembaga, dan Timah
Jokowi menyebut bahwa hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam harus terus dilakukan, seperti nikel yang telah berhasil meningkatkan ekspor besi baja hingga 18 kali lipat.  Pada akhir 2022, itu diharapkan bisa mencapai nilai hingga Rp440 triliun hanya dari nikel. Pemerintah akan mendorong hilirisasi bauksit, tembaga, dan timah.

Peningkatan Kepercayaan Internasional
Jokowi mengatakan bahwa kepercayaan internasional saat ini meningkat tajam. Hal itu terlihat dari diterimanya Indonesia oleh Rusia dan Ukraina sebagai jembatan perdamaian. Selain itu, Indonesia juga dipercaya PBB sebagai Champion dari Global Crisis Response Group untuk penanganan krisis global, Presidensi G20 pada 2022, serta rencana untuk menjadi Ketua ASEAN.

Capaian Vaksinasi
Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia berhasil menghadapi krisis global pandemi Covid-19. Selain itu, Ia menyampaikan bahwa Indonesia termasuk lima negara dengan capaian vaksinasi terbanyak di dunia dengan jumlah vaksin yang telah disuntikkan mencapai 432 juta.

Pembangunan IKN
Jokowi menyatakan bahwa Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya 80 persen investasi swasta diundang untuk berpartisipasi. Jokowi minta agar pembangunan IKN dijaga keberlanjutannya. Ia menekankan bahwa IKN bukan hanya untuk aparatur sipil negara (ASN), namun juga inovator dan wirausahawan. Selain itu, IKN pun tak akan diisi oleh berbagai kantor pemerintah, namun juga infrastruktur pendukung lain yang akan menjadi motor penggerak bagi ekonomi baru.

***

Penulis adalah jurnalis rakyat dari Kalimantan Selatan (Syahliwan) dan Nusa Tenggara Barat (Muhammad Hajazi).

Tag : Jokowi SahkanRUUMasyarakatAdat MPR/DPR HUT RI ke-77