Oleh Della Azzahra

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) berkolaborasi dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia melaksanakan lokakarya bertajuk "Pemberitaan dalam Perspektif Masyarakat Adat dan Agenda Reforma Agraria di Tahun Politik 2024.” Lokakarya ini digelar selama tiga hari, mulai 28-30 Juli 2023 di Hotel Savero Style, Bogor.

Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi dalam sambutan pembukaan menyampaikan apresiasinya atas terlaksananya acara ini. Rukka juga turut mengapresiasi dukungan dari teman-teman media/jurnalis yang tidak pernah lepas untuk membersama AMAN, menjadi pilar demokrasi dalam memperjuangkan RUU Masyarakat Adat yang sudah lebih dari sepuluh tahun ini. 

“Dan saya pikir sekali lagi ini perlu kita ingat bersama-sama bahwa apa yang dikerjakan oleh teman-teman itu tentu saja ikut berkontribusi, bukan hanya untuk mencerdaskan publik, tetapi juga terus memastikan bahwa masalah-masalah yang terus diperjuangkan oleh Masyarakat Adat itu tetap bisa didiskusikan di ruang-ruang publik,” tuturnya.

Lokakarya ini dihadiri oleh sekitar 16 orang jurnalis dari berbagai media di Indonesia. Dengan fokus pada tahun politik 2024, lokakarya ini diharapkan dapat memperkuat pengetahuan, perspektif, dan keterampilan jurnalis dalam melaporkan isu-isu yang berkaitan dengan Masyarakat Adat dan reforma agraria.

Peserta dibekali dengan materi dari AMAN terkait kebijakan tentang Masyarakat Adat, pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia di hari pertama. Kemudian, materi dari KPA tentang konstitusionalisme agraria dan agenda reforma agraria di Indonesia. Hari pertama ditutup dengan menonton film berjudul Sa Pu Hutan dari Watchdoc Documentary serta diskusi santai bersama Andhy Panca Kurniawan, (Direktur Watchdog), Evi Mariani (Direktur Eksekutif Project Multatuli), Abdi Akbar (Direktur Partisipasi Politik Masyarakat Adat AMAN), Benni Wijaya (Kepala Departemen Kampanye dan Manajemen Pengetahuan KPA).

Hari kedua dilanjutkan dengan materi dari BRWA tentang data untuk memperjuangkan Masyarakat Adat yang meliputi konsolidasi, standardisasi, validasi, dan advokasi, serta peta wilayah adat. Selain itu, materi tentang pemilu dan korupsi sumber daya alam yang berdampak pada Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal dari Yassar Aulia, Divisi Korupsi Politik di Indonesia Corruption Watch (ICW). Hari kedua ditutup dengan materi tentang krisis iklim dan Masyarakat Adat yang disampaikan oleh Dr. Bayu Eka Yulian, Kepala Studi Pusat Agraria, Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Prof. Dr. Ir. Damayanti Buchori dari Institut Pertanian Bogor (IPB).

Pada hari terakhir, peserta diberikan materi yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas para peserta di bidang jurnalistik. Ahmad Arif dari Harian Kompas memberikan materi tentang indepth reporting dengan pendekatan interseksionalitas dalam isu Masyarakat Adat dan reforma agraria.

Materi yang masih berhubungan dengan jurnalistik adalah keamanan liputan yang meliputi mitigasi dan langkah penanganan darurat yang disampaikan oleh Bambang Muryanto dari AJI. Materi ini menjadi bekal penting bagi jurnalis ketika meliput di lapangan. Mengingat liputan-liputan tentang Masyarakat Adat dan reforma agraria merupakan salah satu liputan yang rentan dari sisi keamanan jurnalis.

Ester Pandiangan, salah satu peserta dari Jakarta yang merupakan seorang jurnalis sekaligus penulis buku menyampaikan bahwa sebagai orang yang telah lama tinggal di kota, lokakarya ini membantu membuatnya menapak ke bumi kembali karena memperluas pengetahuan dan mempertajam perspektifnya tentang seluk beluk Masyarakat Adat dan Reforma Agraria. 

“Aku berharap aku bisa, karena kan beberapa tahun belakangan ini aku lebih sering nulis untuk sasaran pembaca anak muda ya, jadi bisa lebih membawa isu ini gitu ke dalam tulisanku,” pungkasnya.

***