Oleh: Apriadi Gunawan

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi menyerukan perang terhadap perampasan wilayah adat yang belakangan ini kian merajalela menggerogoti wilayah Masyarakat Adat di berbagai pelosok tanah air.

Rukka mendesak pemerintah  harus mengembalikan tanah-tanah Masyarakat Adat, tanah petani dan nelayan yang telah dirampas tersebut. Semuanya harus dikembalikan, tidak boleh ada diskriminasi, apalagi perampasan atas hak hidup kita, atas nama pembangunan.

“Tidak boleh ada rezim yang terus menghisap darah kita, yang merampas wilayah adat dan sumber daya kita. Untuk itu, mari kita serukan perang terhadap perampasan wilayah adat,” kata Rukka dalam orasinya disela aksi unjukrasa peringatan Hari Tani Nasional 2023 di kawasan Patung Kuda, Jakarta pada Selasa (26/9/2023).

Puluhan pengurus dan staf AMAN ikut bergabung dalam aksi massa yang tergabung dalam Komisi Nasional Pembaruan Agraria (KNPA).

Dalam aksinya, KNPA menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksaan Reformasi Agraria yang dinilai gagal. Selain itu, KNPA juga menuntut agar pemerintah segera mengesahkan RUU Reforma Agraria dan RUU Masyarakat Adat. Kemudian, pemerintah diminta untuk mengembalikan tanah-tanah rakyat yang telah digusur.

Rukka menerangkan bangsa ini didirikan di atas tanah rakyatnya, bukan tanah korporasi. Namun faktanya sampai hari ini, termasuk UU Cipta Kerja dibuat oleh DPR untuk memberikan legalisasi  terhadap perampasan tanah-tanah kita.

Menghadapi hal ini, Rukka mengajak seluruh rakyat Indonesia, khususnya Masyarakat Adat harus bersatu melawan perampasan wilayah adat. Menurutnya, kita harus menuntut hak-hak kita atas tanah, wilayah dan sumber daya kita.

“Kita harus menuntut negara ini, pemerintah khususnya lima tahun ke depan mengembalikan seluruh hak kita yang sudah dirampas,” tandasnya.

Dalam aksi Hari Tani Nasional

Rukka mengingatkan semua kita agar tidak terjebak dalam terminologi menerima atau diberi pemerintah atas hak tanah. Sebab, mereka tidak memberikan.

“Hilangkan kata-kata menerima atau diberikan. Kata kita: seluruh Indonesia adalah milik kita,” ujarnya.

Rukka menegaskan kita harus berani menyatakan cukup terhadap segala aksi perampasan wilayah adat. Ini penting karena pemerintah kita sedang menjual harta kita yang tersisa yaitu hutan-hutan. Hutan yang kita jaga diklaim sebagai sumber untuk pembayaran karbon.

“Ini tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.

Rukka mengajak seluruh rakyat Indonesia, khususnya Masyarakat Adat harus bersatu melawan perampasan wilayah adat. Menurutnya, kita harus menuntut hak-hak kita atas tanah, wilayah dan sumber daya kita.

“Kita harus menuntut negara ini, pemerintah khususnya lima tahun ke depan mengembalikan seluruh hak kita yang sudah dirampas,” tandasnya.

Menurutnya, pemerintah kita dalam 10 tahun terakhir telah melakukan pembohongan yang terus menerus. Komitmen terhadap Masyarakat Adat tidak pernah dilaksanakan.

“Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat mandek di DPR. Di sisi lain faktanya, perusahaan-perusahaan mendapat keistimewaan, tanah-tanah kita diambil oleh mereka,” ungkapnya.

Karena itu, Rukka mengingatkan agar ke depan kita tidak salah memilih pemimpin negeri ini. Disebutnya, bangsa ini akan segera melakukan pergantian presien tahun depan. Rakyat Indonesia harus bersatu. Kita harus menyatakan bahwa kita ingin pemerintah, presiden yang punya komitmen dan berani melaksanakan reforma agraria sejati.

“Tidak boleh lagi ada rezim yang ditunggangi oleh oligarki,” tandasnya.

***