Oleh Risnan Ambarita

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mendukung perjuangan Masyarakat Adat Tano Batak di Sumatera Utara yang telah dikriminalisasi akibat melawan perampasan tanah leluhur yang dilakukan perusahaan PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Sekretaris Umum PGI Jacklevyn Firts Manuputty mengatakan dukungan PGI terhadap perjuangan Masyarakat Adat Tano Batak didasari atas nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Manuputty mengaku telah mengikuti berbagai kasus kriminalisasi yang dialami Masyarakat Adat selama berkonflik dengan TPL. Menurutnya, dalam kasus kriminalisasi ini Masyarakat Adat telah diperlakukan secara tidak manusiawi dan tidak adil.

“PGI merasakan kejadian yang dialami oleh Masyarakat Adat selama ini tidak adil dan tidak manusiawi. Kami turut berdoa semoga Tuhan memberi kekuatan untuk Masyarakat Adat,” kata Manuputty saat menerima audiensi Masyarakat Adat Sihaporas dan Dolok Parmonangan di kantor PGI Jakarta pada Senin, 2 September 2024.

Manuputty menegaskan PGI akan selalu berada dibelakang Masyarakat Adat, terutama dalam perjuangan melawan perusahaan Toba Pulp Lestari.  Dikatakannya, pada tahun 2020 lalu, PGI  sudah membuat surat edaran kepada seluruh gereja gereja anggota PGI di wilayah Sumatera Utara untuk berdiri dibelakang Masyarakat Adat terkait konflik dengan Toba Pulp Lestari. Manuputty juga menambahkan bahwa selama ini PGI memberi respon atas permasalahan yang terjadi pada Masyarakat Adat, termasuk memberi masukan kepada pemerintah pusat.

“Ini semua kami lakukan karena fungsi dari gereja yang selalu hadir ditengah masyarakatnya,” kata Manuputty.

Judianto Simajuntak, selaku kuasa hukum dari Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) yang ikut dalam audiensi menceritakan konflik Masyarakat Adat dengan perusahaan Toba Pulp Lestari berawal dari tanah warisan leluhur yang dirampas oleh TPL. Dimana, tanah leluhur yang dirampas adalah ruang hidup Masyarakat Adat sejak dulu secara turun temurun.

Lasron Sinurat dari Pengurus Besar AMAN menerangkan konflik yang terjadi di Masyarakat Adat Sihaporas dan Dolok Parmonangan dengan TPL tidak hanya konflik vertikal, tapi juga konflik horizontal yang memperkeruh perjuangan Masyararakat Adat. Kondisi ini membuat   masyarakat di Tano Batak tidak lagi saling percaya dan saling mendukung satu sama lain.

“Atas kejadian ini, kami meminta supaya PGI menyerukan kedamaian kepada komunitas Masyarakat Adat, terkhusus di Simalungun,” ujarnya saat mendampingi Masyarakat Adat Sihaporas dan Dolok Parmonangan beraudiensi dengan PGI di Jakarta.

Masyarakat Adat Butuh Dukungan PGI

Ompu Morris Ambarita, tokoh Masyarakat Adat Sihaporas menceritakan perjuangan Masyarakat Adat melawan TPL sudah cukup panjang, dimulai sejak tahun 1998 sampai hari ini cukup banyak tantangan. Ompu Morris menyebut sejauh ini sudah ada 9 orang Masyarakat Adat Sihaporas yang telah dipenjara saat melawan TPL.

Ompu Morris menerangkan TPL juga berhasil menghasut dan mengadu domba sesama Masyarakat Adat sehingga tidak lagi harmonis. Padahal, sebelum TPL datang merampas wilayah adat kami, sebutnya, kehidupan Masyarakat Adat Sihaporas sejahtera kompak satu sama lain.

“Kami sekarang terpecah karena adu domba TPL. Kejam sekali cara mereka menguasai tanah leluhur kami,” ungkapnya.    

Namun, Ompu Morris yakin Masyarakat Adat Sihaporas tidak akan bisa terpisah dengan tanah warisan leluhur. Sebab, wilayah adat yang dirampas TPL merupakan ruang hidup mereka yang tidak bisa dipisahkan dengan Masyarakat Adat.

Ketua AMAN Wilayah Tano Batak, Jhontoni Tarihoran menyatakan konflik Masyarakat Adat Sihaporas dan Dolok Parmonangan dengan TPL sudah berlangsung cukup lama,  tepatnya sejak kehadiran Toba Pulp Lestari di kawasan Tano Batak hingga kini. Jhontoni berharap PGI mendukung perjuangan panjang ini hingga akhirnya Masyarakat Adat Tano Batak  mendapatkan kembali hak-haknya yang dirampas TPL

“Kami butuh dukungan riil dari PGI untuk mengambil kembali hak-hak Masyarakat Adat Tano Batak yang telah dirampas TPL,” katanya.

***

Penulis adalah Jurnalis Masyarakat Adat dari Tano Batak, Sumatera Utara