Jakarta, 1 Mei 2018,Puluhan ribu orang yang tergabung dalam Gerakan Buruh Untuk Rakyat (Gebrak) yang terdiri dari KPBI, KASBI, KSN, SGBN, Jarkom, SP Perbankan, LMND, SMI, FMK KPOP, YLBHI, LBH Jakarta, KontraS, KPA, TURC, dan berbagai organisasi rakyat lain melakukan aksi turun ke jalan merayakan Hari Buruh Internasional, lebih populer dengan sebutan May Day. Dalam aksinya, mereka juga ikut menyuarakan isu Masyarakat Adat. Pantauan Gaung AMAN online, Selasa (1/4) beberapa dari unsur pimpinan buruh seperti Sekjen Konfederasi KASBI, Ketua Umum KPBI, dari LBH Jakarta, Aktivis Mahasiswa, Budayawan dan massa aksi dari buruh sendiri ikut terlibat kampanye Rancangan Undang-undang (RUU) Masyarakat Adat. Mereka secara bergantian memegang kertas bertuliskan, “Saya Dukung RUU Masyarakat Adat.” Ketua Umum Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Moh. Jumri mengatakan, Perayaan May Day tahun 2018, harus menjadi momentum ajang konsolidasi antara gerakan rakyat. Gerakan buruh harus terus berbicara di semua sektoral, termasuk isu Masyarakat Adat di Indonesia yang sedang memperjuangkan RUU Masyarakart Adat. Jumri juga mengingatkan, Peringatan May Day tahun ini, harus bisa menjahit isu bersama serta membangun koalisi dengan kelompok gerakan petani, Masyarakat Adat, gerakan kaum miskin kota, tujuannya agar menyatukan energi menuntut perubahan sistem kekuasaan. Selain itu, negara juga harus terus ditekan untuk berani mengesahkan RUU Masyarakat Adat, sebagai payung hukum isu Masyarakat Adat, “ terangnya. Sementara itu, Ketua Umum KPBI Ilhamsyah juga menegaskan, “Kita memang tidak hanya bicara disektor buruh, kita bahkan menyuarakan tentang isu kriminalisasi dan kekerasan yang kerap terjadi dalam konflik agraria dan Masyarakat Adat agar dihentikan.” Ilham juga menyebutkan dalam laporan Jaringan Advokasi Tambang tahun 2017-2018, saat ramai berlangsungnya Pilkada, terdapat 170 izin tambang dikeluarkan yang patut dicurigai berkaitan dengan ijon politik. Di Jawa Barat saja, ada 34 izin tambang muncul tanggal 13 Februari 2018, dua pekan sebelum penetapan calon kepala daerah. Sedangkan di Jawa Tengah dikeluarkan 120 izin tambang yang diterbitkan tanggal 30 Januari 2018. “Rakyat harus melawan agenda-agenda yang mengutamakan modal semata, dengan menindas buruh, tegas Ilhamsyah. Salah satu orator dari Front Nasional Bayu Sangkala menyerukan, Masyarakat Adat merupakan salah satu elemen penting yang tidak bisa ditinggalkan dalam proses perjuangan kelas buruh. Sejatinya Masyarakat Adat lah yang menjaga dan menentang penggusuran tanah mereka. “Masyarakat Adat melawan kapitalisme dan menolak penggusuran. Selama mereka berpegang teguh pada budayanya, aspek itulah yang membuat kita semua harus sama-sama membangun harmoni pada setiap komponen perjuangan, karena hanya persatuan yang dapat memukul habis kapitalisme.” tutupnya. Moh. Jumri --- Ketua BPAN & Eka Hindrati --- INFOKOM PB AMAN