Lombok, www.aman.or.id - Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PW AMAN) Nusa Tenggara Barat (NTB), akan melaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil) III di Kompleks Pondok Pesantren Tarbiatul Ummah, Karang Bedil, Mataram selama tiga hari (13-15 Desember 2019).

Acara ini akan mengangkat isu hak-hak Masyarakat Adat serta melakukan revitalisasi organisasi melalui pendidikan politik untuk mewujudkan Masyarakat Adat yang mandiri, berdaulat dan bermartabat.

Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) AMAN Wilayah NTB, Lalu Prima Wira Putra, mengatakan kebijakan Masyarakat Adat sangat penting untuk mendukung eksistensi Masyarakat Adat serta dilindungi hak-haknya khususnya di NTB.

”Kita memiliki tiga etnis besar di NTB yakni Suku Sasak, Samawa dan Mbojo dan masing-masing punya ciri khas tersendiri, sehingga hal itu menjadi potensi yang penting untuk kita lindungi, ” ujar Lalu Prima di lokasi Muswil, Kamis, 12/12/2019.

Ratusan komunitas adat di NTB akan meriahkan Muswil III sebagai bentuk konsekuensi Anggaran Dasar organisasi dalam periode lima tahun sekali untuk menyusun program-program kerja organisasi.

Acara Muswil juga akan dimeriahkan dengan festival budaya yang akan diikuti oleh Masyarakat Adat anggota AMAN dan semua komponen masyarakat yang tersebar di NTB.

”Kita akan mengadakan parade budaya, pentas seni, pameran dan kegiatan lain untuk memeriahkan Muswil,” lanjutnya, "Juga dalam rangka memproteksi hak ulayat Masyarakat Adat agar terjaga kedaulatannya dalam berbangsa dan bernegara."

Kata Lalu Pirma, dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk mendorong kearifan lokal yang dimiliki NTB dalam membendung neo kapitalisme yang disebabkan oleh arus globalisasi yang cukup kuat, contohnya kehadiran kawasan wisata dan industri baru yang besar ke depan yang telah direncanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Dengan demikian, menurutnya, Masyarakat Adat perlu dipersiapkan dengan baik dalam menghadapai perkembangan industrialisasi 4.0 yang saat ini sedang dicanangkan pemerintah.

“Harapan kita ke depan Masyarakat Adat mampu menjaga hak-haknya dan mampu beradaptasi dalam situasi -situasi yang terjadi serta mampu memanfaatkan situasi itu untuk kesejahteraan mereka sebagai Masyarakat Adat di NTB,” tutupnya.

Syahnil , Infokom AMAN Wilayah NTB