Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Oleh Apriadi Gunawan Dirman Rajaguguk akhirnya dapat menghirup udara segar setelah Pengadilan Tinggi Medan membebaskannya dari Rumah Tahanan Negara (rutan). Pria asal Toba itu dinyatakan tidak bersalah secara pidana, sehingga harus dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum. Dalam amar put

Oleh Nesta Makuba Masyarakat Adat dari suku-suku di Kabupaten Waropen, Papua, mendapat pelatihan pemetaan partisipatif wilayah adat oleh Jaringan Kerja Rakyat (JERAT) Papua. Pelatihan yang diikuti oleh masing-masing kepala suku itu berlangsung selama dua hari pada 9-10 Desember 2022 di Waren, Dis

Oleh Yesnath Anthony Para kepala suku di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat mendukung terbentuknya lembaga Masyarakat Adat yang akan disahkan dalam Musyawarah Adat pada 19-21 Januari 2023 mendatang. Dukungan resmi itu disampaikan oleh empat suku besar di wilayah adat saat sosialisasi pembentukan

Oleh Hero Aprila Konstitusi secara tegas mengakui dan menghormati hak Masyarakat Adat melalui Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya pada Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3). Di dalam ketentuan pada konstitusi, disebut istilah “masyarakat hukum adat” dan “masyarakat tra

Oleh Apriadi Gunawan Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk segera menyelesaikan konflik agraria yang merugikan komunitas Masyarakat Adat di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Permintaan itu dis

Oleh Apriadi Gunawan Nuriana tak kuasa menahan emosinya saat menceritakan keberingasan aparat keamanan ketika mengusir mereka dari wilayah adat. Perempuan adat asal Kabupaten Langkat, Sumatera Utara itu, menangis. Ia mengaku sudah terusir dari wilayah adat yang bertahun-tahun mereka tempati.

Oleh Nesta Makuba Masyarakat Adat di Kampung Beneik di Lembah Grime Nawa, Kabupaten Jayapura, Papua, mengecam sikap perusahaan perkebunan sawit PT Permata Nusa Mandiri (PNM) yang tidak mematuhi surat penghentian aktivitas yang diterbitkan oleh Bupati Jayapura Mathius Awoitauw. Masyarakat Adat pun

Penolakan terhadap  Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), kembali mengemuka. Kali ini, berbagai aktivis bersama Masyarakat Adat menilai bahwa penggunaan istilah “hukum yang hidup” (bukan “hukum adat”) dalam batang tubuh pasal-pasal RKUHP, berp

Oleh Apriadi Gunawan Masyarakat Adat didorong untuk memiliki peran secara penuh untuk bersama-sama memastikan implementasi prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dalam tata kelola sumber daya alam. FPIC merupakan hak Masyarakat Adat untuk mengatakan "ya dan bagaimana" maupun &