News
Di Balik Sengketa Lahan Masyarakat Adat Marafenfen
Oleh Nurdiyansah Dalidjo Masyarakat Adat Marafenfen menuntut hak atas wilayah adat mereka yang diduga telah diserobot secara sepihak oleh pihak TNI Angkatan Laut (AL). Rencananya, bandara udara (bandara) dan berbagai fasilitas lainnya akan dibangun di atas ratusan hektar tanah yang berada di Desa

image article
[Update] Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Kalimantan Selatan
Akumulasi dari dampak krisis lingkungan hidup dan sumber daya alam di Kalimantan Selatan menyebabkan terjadinya bencana Banjir dan tanah longsor yang menerjang dihampir seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Bencana yang terjadi sejak tanggal 12 Januari 2021, merendam puluhan ribu pemukiman, i
image article
[Update] Bencana Gempa Sulawesi Barat
Bencana Gempa Bumi dan tanah longsor yang melanda provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 14 Januari 2021 mengakibatkan ratusan korban luka-luka, puluhan jiwa meninggal dunia dan puluhan ribu warga mengungsi. Dari data analisis sementara Tim Tanggap Darurat AMAN, tercatat ada 27 komunitas Masyarakat A
image article
Pernyataan Sikap Aliansi Masyarakat Adat Terkait Penolakan Partai GOLKAR atas Pembahasan RUU Masyarakat Adat
Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU Masyarakat Adat) bukanlah RUU baru dalam kancah politik legislasi nasional. Sejak periode DPR RI 2009 – 2014 yang kemudian berlanjut hingga saat ini, RUU ini masih terus mengalami ketidakpastian. Penundaan terus terjadi yang terutama disebabkan oleh ket
image article
Prof Maria Sumardjono: Negara Punya Utang pada Masyarakat Adat
Negara punya utang pada masyarakat adat. Utang itu adalah berupa regulasi yang mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya. Pernyataan itu disampaikan pakar hukum agraria Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Maria Sumardjono, pada dikusi panel virtual peluncuran Catatan Akhir Tahun 2
image article
Masyarakat Adat Bertahan Di Masa Pandemi, Dihajar Kebijakan Omnibus Cilaka
Masyarakat adat memiliki resiliensi di masa pandemi covid-19. Namun, ironisnya, justru di masa pandemi inilah negara menerbitkan kebijakan baru yang dapat melucuti kemandirian Masyarakat Adat. Itulah poin penting yang disampaikan Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusant
image article
Sah! 12 Komunitas Masyarakat Adat di Kabupaten Toraja Utara Mendapatkan Pengakuan Resmi dari Negara.
Kabar baik datang dari Toraja Utara, pagi tadi (Selasa, 12 Januari 2021) bertempat di Ruang pola kantor Bupati Toraja Utara, Dr. Kalatiku Paembonan, M.Si menandatangani Peraturan Bupati Toraja Utara yang menandai pengakuan secara resmi Negara kepada 12 Komunitas Masyarakat Adat yang ada di Toraja Ut
image article
Siaran Pers - PW BPRPI Serdang
SIARAN PERS PENGURUS WILAYAH BPRPI SERDANG “Stop Pembangunan Tidak Berkeadilan” Pengurus Wilayah BPRPI Serdang dan Masyarakat Adat Rakyat Penunggu yang tergabung dalam wadah organisasi Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) sejak tahun 1953, dengan luas wilayah adat 257.455,21 Ha, d
image article
Gerai Nusantara dan Pasar Rakyat Virtual
Situasi pandemi menimbulkan berbagai kesulitan dalam bidang usaha. Gerai Nusantara yang bergerak di bidang pemasaran produk-produk Masyarakat Adat di Nusantara mengalami hal yang sama, karena outlet dagang terpaksa tutup. Untuk mengatasi kebuntuan pemasaran itu, Gerai Nusantara menggelar Pasar Rakya
image article
Festival HAM 2020: Potret Buram, Tahun Paling Suram Bagi Masyarakat Adat
Tahun 2020 ini adalah tahun yang paling suram bagi Masyarakat Adat pasca reformasi. Di tengah pandemi Covid-19, Masyarakat Adat masih mengalami berbagai kekerasan dan kriminalisasi. Dan ditengah ketiadaan UU yang melindungi Masyarakat Adat, DPR mensahkam Omnibuslaw atau UU Cipta Lapangan Kerja yang