Dokumen Kebijakan



Policy Brief: Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengakuan Perlindungan da

13 April 2023 WIB | Kategori: Policy Brief

Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengakuan Perlindungan dan Pemberdayaan


Policy Brief: Menilik Kedudukan dan Pengakuan Masyarakat Beserta Hak-Haknya Dalam RUU KSDAHE

24 Maret 2023 WIB | Kategori: Policy Brief

Policy Brief: Menilik Kedudukan dan Pengakuan Masyarakat Beserta Hak-Haknya Dalam RUU KSDAHE


Policy Brief: ​​​​​​​Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Masyarakat Di Kab. P

08 Maret 2022 WIB | Kategori: Policy Brief

Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Masyarakat Di Kab. Penajam Paser Utara Sebagai Upaya Pe


Policy Brief RUU Masyarakat Adat 2020: Menjalin Benang Konstitusi Menuju Pengakuan dan Perlindungan

04 Desember 2020 WIB | Kategori: Policy Brief

Policy Brief RUU Masyarakat Adat 2020: Menjalin Benang Konstitusi Menuju Pengakuan dan Perlindu


Policy Brief: Mencermati Ancaman Perampasan Wilayah Masyarakat Adat dalam UU No.3 Tahun 2020 tentang

28 September 2020 WIB | Kategori: Policy Brief

Mencermati Ancaman Perampasan Wilayah Masyarakat Adat dalam UU No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan ata


Policy Brief: Hukum Yang Hidup Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

13 April 2020 WIB | Kategori: Policy Brief

Policy Brief: Hukum Yang Hidup Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana


Policy Brief: Menggagas Langkah-Langkah Percepatan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Uta

06 Maret 2020 WIB | Kategori: Policy Brief

Menggagas Langkah-Langkah Percepatan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No.6 Tahun


Policy Brief Repormasi Kebijakan Tenurial: Meretas Kemiskinan Masyarakat Adat Dalam Kawasan Hutan

02 April 2019 WIB | Kategori: Policy Brief

Policy Brief Repormasi Kebijakan Tenurial: Meretas Kemiskinan Masyarakat Adat Dalam Kawasan Hutan


Policy Brief RUU Masyarakat Adat 2018: Menjalin Benang Konstitusi Menuju Pengakuan dan Perlindungan

27 Juni 2018 WIB | Kategori: Policy Brief

Policy Brief RUU Masyarakat Adat 2018: Menjalin Benang Konstitusi Menuju Pengakuan dan Perlindungan