Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

RESOLUSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA RAPAT KERJA NASIONAL ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA KEENAM (RAKERNAS AMAN VI)   Pada tanggal 17 – 19 November 2020 secara virtual telah dilaksanakan Rapat Kerja Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Keenam (RAKERNAS AMAN VI) yang diha

aman.or.id - Konflik wilayah adat yang dihadapi Masyarakat Adat Pubabu masih terus berlanjut hingga kini. Pada tanggal 16 Oktober 2020 kemarin, rombongan Kapolda NTT datang bertemu dengan Masyarakat Adat Pubabu di lokasi (tenda) Kediaman mereka yang digusur secara paksa oleh Pemerintah Daerah setemp

Dituding sebagai provokator saat pelaksanaan Sosialisasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Waduk Lambo di Desa Ulupulu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo pada Selasa, 22 September 2020 lalu, Siti Aisyah, Ketua Forum Penolakan Pengadaan dan PengukuranTanah (FP3T) Masyarakat Adat Ndora melaporkan

RESOLUSI MASYARAKAT ADAT REGION KALIMANTAN Konsolidasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Region Kalimantan Menuju RAKERNAS AMAN - VI 5-6 Oktober 2020 Pada tanggal 5 – 6 Oktober 2020 secara virtual kami melaksanakan Konsolidasi Masyarakat Adat Nusantara Regional Kalimantan. Kegiatan ini dihadir

RESOLUSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA REGION SUMATERA Konsolidasi Region Sumatera Menuju RAKERNAS AMAN - VI 9-10 Oktober 2020 Tanggal 9 – 10 Oktober 2020 secara virtual kami melaksanakan Konsolidasi Masyarakat Adat Nusantara Regional Sumatera. Kegiatan ini dihadiri peserta dari unsur 14 Pengurus

Jakarta, 9 Oktober 2020 -UU Cipta Kerja baru saja disahkan, Senin, 5 Oktober 2020. Regulasi kontroversial ini dibahas di hotel secara maraton, drafnya tidak pernah dibuka untuk publik, rapat malam-malam, lalu disahkan terburu-buru di tengah merebaknya Covid-19. Gelombang penolakan telah muncul sejak

Di tengah ketiadaan Undang-undang Masyarakat Adat, kondisi Masyarakat Adat saat ini seperti anak kecil yang baru lahir. Tanpa sehelaipun perlindungan dari serbuan investor yang menginvansi wilayah Adat. RUU Masyarakat Adat dan RUU Omnibus Law sebelum disahkan menjadi UU sama-sama masuk dalam program

Pemahaman para hakim terhadap hak-hak Masyarakat Adat tidak pernah sampai ke permasalahan substansi. Karena itu, para advokat yang membela kasus-kasus perampasan hak Masyarakat Adat harus menggunakan ruang-ruang sidang untuk mendidik para hakim agar mereka memahami dan membuat keputusan hukum yang a

aman.or.id – Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) mengeluarkan Manifesto Politik Agraria pada Jumat/25 September 2020 sehari setelah peringatan Hari Tani Nasional Tahun 2020. Pembacaan Manifesto Politik Agraria ini dilakukan secara daring dan dibacakan secara langsung oleh para Pimpin