Masyarakat Adat Bicara Partisipasi Politik
27 Februari 2013 Berita Patricia Miranda Wattimena[caption id="attachment_1130" align="alignleft" width="378"]
Masyarakat Adat Bicara Partisipasi Politik[/caption]
Palangka Raya, 20 Februari 2013, Sarasehan Partisipasi Masyarakat Adat dalam Politik Menuju Pemilu 2014 di hadiri oleh lebih dari 100-an orang peserta Rakernas AMAN Ke-III. Sarasehan dibuka oleh Mina Setra, Deputi Advokasi, Hukum dan Politik Pengurus Besar AMAN sebagai moderator.
Motivasi kepada peserta diberikan oleh nara sumber pertama, Hein Namotemo yang saat ini menjabat Bupati Halmahera Utara. Pemaparannya berkaitan erat dengan pengalaman beliau sebagai Bupati, dimana pentingnya semangat serta kepercayaan masyarakat adat dalam kiprah beliau dalam ranah politik.
“Kita ini adalah senasib dan sependeritaan yang dijajah oleh bangsa sendiri, yang dijajah oleh kepercayaan yang kita berikan kepada presiden. Bisa dibayangkan bahwa kita menyerahkan segala kedaulatan tanah air darah dan jiwa ini diserahkan kepada negara. Dengan harapan, negara lakukanlah keadilan seadil-adilnya kepada masyarakat. Negara mengatur dengan baik, ada tambang di situ, ada hutan di situ ada segala macam di situ. Bagaimana kalau kita atur sama-sama, kau untung kami untung. Masak bangsa kita lebih jelek dari bangsa lain?,” pungkas Pak Hein Namotemo
Sedangkan Pinky Saptan dari, Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak menegaskan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik menjadi sangat penting, karena ini merupakan amanat konstitusi Negara Indonesia. Perempuan masih dalam bayang-bayang dominasi patriarkhi, hal ini merupakan satu hal yang memprihatinkan dan oleh karena itu perlu adanya gerakan perubahan.
Partai politik itu adalah satu keharusan, itu memang sebuah alat dalam kerangka demokrasi. Sekarang persoalannya bagaimana membuat partai politik itu menjadi alat yang baik di dalam sistem demokrasi kita yang masih berkembang dan bagaimana peluang kita, dimana peluang kita sebagai ormas terbesar dan mempunayi basis yang sangat kuat, melakukan bargaining-bargaining yang kuat.
“Kita harus melakukan pendidikan politik besar-besaran. Satu-satunya jalan keluar dari fenomena masyarakat yang miskin pengetahuan dan kesadaran adalah dengan melakukan pendidikan. Oleh karena itu terkait partisipasi politik, pendidikan politik itu sangat penting kita lakukan,” lanjut Martin Labo lebih jauh. Ketua DPRD Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara tersebut saat meneruskan pembicaraan dalam materi yang diberikannya.
Materi sarasehan dilengkapi oleh Marli Kamis, Anggota DPRD Kabupaten Nunukan yang menempuh perjalanan tiga hari menuju Palangka Raya untuk berbagi pengalaman politiknya sebagai kader masyarakat adat Krayan.
Sarasehan Partisipasi Masyarakat Adat dalam Politik berakhir dengan proses tanya-jawab dan pemaparan kesimpulan oleh moderator, diikuti tepuk tangan meriah para peserta.
Patricia Miranda Wattimena
Staf Urusan HAM dan Hubungan Internasional
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara