Oleh Umbu Remu Ch. Nusa Mesa

Setelah melalui proses hampir satu tahun, Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah akhirnya menerbitkan Surat Keputusan Pengakuan Masyarakat Adat Umbu Pabal pada 15 Oktober 2026.

Bagi Masyarakat Adat Umbu Pabal, pengakuan ini bukan sekadar penetapan wilayah administratif, tetapi merupakan bentuk penghormatan terhadap keberadaan, sejarah, identitas, serta hak-hak Masyarakat Adat atas wilayah leluhur yang telah dijaga secara turun-temurun.

Ketua Pelaksana Harian AMAN Wilayah Sumba Debora Rambu Kasuatu mengatakan pengakuan ini sangat penting artinya bagi Masyarakat Adat Umbu Pabal karena dapat memperkuat posisi Masyarakat Adat dalam mempertahankan wilayah adatnya. Menurutnya, melalui pengakuan ini Masyarakat Adat bisa lebih kuat memperjuangkan hak-haknya, terutama ketika wilayah adatnya menghadapi ancaman.

“Pengakuan dari pemerintah ini menjadi salah satu kekuatan penting bagi Masyarakat Adat Umbu Pabal karena dengan demikian wilayah adatnya terlindungi,” kata Debora pekan lalu.

Tokoh perempuan adat yang akrab dipanggil Deby ini menambahkan pengakuan ini juga dapat membuka ruang yang lebih luas bagi Masyarakat Adat untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan wilayah serta sumber daya alam mereka.

Ia berharap pemerintah tidak berhenti pada pemberian pengakuan, tetapi juga memastikan adanya perlindungan dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Dengan demikian, Masyarakat Adat dapat terus menjalankan kehidupan adat, mengelola wilayahnya, dan menjaga sumber daya alam berdasarkan nilai-nilai serta aturan yang telah diwariskan oleh leluhur.

Deby menceritakan proses pengakuan Masyarakat Adat Umbu Pabal ini sudah dimulai sejak Januari 2026. Dan, ditetapkan pada November 2026. Menurutnya, ini menunjukkan ada upaya bersama untuk memperjuangkan pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Adat Umbu Pabal di Desa Umbu Pabal Selatan, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur.

“Capaian ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara Masyarakat Adat dan pemerintah dalam menjaga wilayah adat,” tegasnya.

Deby menjelaskan pengakuan terhadap Masyarakat Adat Umbu Pabal ini memiliki landasan konstitusional yang kuat. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan Masyarakat Adat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Pasal 28I ayat (3) menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Selain itu, sebutnya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menjadi salah satu tonggak penting dalam memperkuat pengakuan terhadap hak Masyarakat Adat, khususnya yang berkaitan dengan hutan adat.

“Putusan ini menegaskan bahwa hutan adat bukan merupakan hutan negara,” terangnya.

Deby menjelaskan di tingkat daerah, Kabupaten Sumba Tengah telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2020 yang menjadi landasan dalam penataan dan pemberdayaan Masyarakat Adat. Salah satu hal penting yang diatur dalam Perda  tersebut adalah upaya mencegah tindakan yang dapat menghilangkan keutuhan dan keberagaman Masyarakat Adat maupun menyebabkan kerusakan wilayah adat.

Sejumlah Masyarakat Adat Umbu Pabal sedang berjalan menuju komunitasnya di Desa Umbu Pabal Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Dokumentasi AMAN

Masyarakat Adat Bersyukur

Pombu Ngadu Homba, salah satu tetua adat dari komunitas Masyarakat Adat Umbu Pabal menyampaikan rasa syukur atas pengakuan yang telah diberikan oleh pemerintah. Baginya, pengakuan ini merupakan sebuah kebahagiaan sekaligus harapan baru bagi Masyarakat Adat untuk terus menjaga dan mempertahankan wilayah leluhur.

“Kami sangat bersyukur karena akhirnya Masyarakat Adat Umbu Pabal mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Ini merupakan hal yang sangat berarti bagi kami,” ujarnya sembari menambahkan Masyarakat Adat Umbul Pabal merasa terhormat dan diperhatikan atas pengakuan ini.

Pombu mengaku selama ini mereka menjaga wilayah adat dan menjalankan aturan adat yang diwariskan oleh leluhur.  Dikatakannya, wilayah adat bukan hanya tempat tinggal atau tempat masyarakat mencari kebutuhan hidup, melainkan juga bagian dari identitas dan sejarah komunitas. Pombu menerangjkan di dalam wilayah adat terdapat tempat-tempat penting yang memiliki nilai budaya dan spiritual, serta sumber daya alam yang mendukung kehidupan Masyarakat Adat sehari-hari.

Pombu berharap pengakuan terhadap Masyarakat Adat Umbu Pabal ini benar-benar memberikan manfaat bagi Masyarakat Adat, terutama dalam menjaga wilayah adat agar tidak dirusak atau diambil alih oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Kami berharap setelah adanya pengakuan ini, wilayah adat kami semakin terlindungi. Pemerintah juga diharapkan terus mendukung dan menghormati keberadaan serta aturan adat yang sudah kami jalankan sejak dahulu agar anak cucu kami nanti bisa mengenal sejerah,” pungkasnya. (apg)

***

Penulis adalah Jurnalis Masyarakat Adat di Sumba, Nusa Tenggara Timur

Tag : Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Mengakui Masyarakat Adat Bentuk Penghormatan