Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Oleh Apriadi Gunawan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendesak pemerintah dan investor untuk segera menghentikan tindakan perampasan wilayah adat dan segala bentuk tindak kekerasan terhadap Masyarakat Adat di Pulau Rempang Batam. AMAN juga mendesak pemerintah untuk membentuk tim

Oleh: Jamal Komunitas Masyarakat Adat di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan mendukung program pemerintah daerah dalam percepatan pengakuan Masyarakat Adat. Selain itu, Masyarakat Adat juga mendorong Pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk menyelesaikan program tapal batas wilayah adat.

Oleh: Mohamad Hajazi dan Pauzan Azima Sebanyak delapan belas kader muda Aliansia Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Nusa Tenggara Barat (NTB) dilatih menjadi fasilitator pemetaan partisipatif Wilayah Adat di Komunitas Sabuk Belo, Desa Lenek Daya, Lombok Timur. Pelatihan yang berlangsung selam

Oleh: Della Azzahra dan Apriadi Gunawan Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi menyatakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan oleh DPR RI dapat menjadi ancaman yang membahayakan Masyarakat Adat. Rukka juga menyebut KUHP ini ja

Oleh: Dirga Yandri Tandi Negara masih mengabaikan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat yang mengatasnamakan pembangunan. Banyak sekali Program Strategis Pembangunan Nasional yang masuk ke Wilayah Adat tanpa melalui persetujuan Masyarakat Adat. Mulai pembangunan infrastruktur yang merampas tanah adat

Oleh: Nesta Makuba Para tetua adat di Papua menyambut baik hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan dua perusahaan sawit di Bovent Diegol, Papua Selatan. Putusan yang memenangkan Masyarakat Adat Suku Awyu selaku tergugat intervensi dan Menteri Lingungan Hidup

Oleh: Simon Welan Tadeus Dosen terkejut saat mendengar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara terhadap Mikael Ane, tokoh adat di Komunitas Adat Gendang Ngkiong, Kecamatan Lambaleda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Tadeus merasa ke

Oleh: Nesta Makuba dan Sepriandi Sejumlah tokoh Masyarakat Adat di tanah air mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang tahun ini yang kembali masuk registrasi No urut 22 pada Program Legislasi Nasional (Prole

Oleh : Samsir Masyarakat  Adat di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah menolak masuknya pertambangan batu kapur ke wilayah adat mereka, menyusul adanya permohonan yang diajukan oleh 28 perusahaan untuk melakukan aktivitas penambangan di Pulau Peling. Penolakan ini disampaikan oleh