Berita
Sekjen AMAN : Kita Harus Terus Berjuang Pastikan UU Masyarakat Adat Disahkan
Oleh Della Azzahra Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama Koalisi Kawal Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat menggelar Konsolidasi Advokasi RUU Masyarakat Adat di Jakarta. Konsolidasi yang berlangsung selama dua hari pada 24-25 Juli 2024 ini bertujuan untuk menyusun langkah-langka

image article
Keputusan Bupati Sinjai tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat
Silakan unduh Keputusan Bupati Sinjai, Sulawesi Selatan, Nomor 329 Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sinjai Tahun 2020. Dok baru 2020-03-11 15.22.07
image article
Perda Mahakam Ulu tentang Masyarakat Adat
Silakan unduh Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, Nomor 7 Tahun 2018, tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Adat. Perda adat mahulu
image article
Keputusan Bupati Sintang tentang Pembentukan Panitia Verifikasi dan Validasi Masyarakat Adat
Silakan unduh Keputusan Bupati Sintang, Kalimantan Barat, Nomor 660/1795/KEP-DLH/2019 tentang Pembentukan Panitia Verifikasi dan Validasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sintang. SK PANITIA MHA
image article
HKMAN dan 21 Tahun AMAN Dihelat di Desa Adat Saga
Saga, Ende, NTT - Peringatan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara (HKMAN) sekaligus perayaan hari ulang tahun berdirinya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang ke 21, yang jatuh setiap tanggal 17 Maret, di selenggarakan di Desa Adat Saga, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende. Kegiatan ini
image article
Memperkuat Sinergitas Kepala Desa Utusan Masyarakat Adat, AMAN Gelar Konsolidasi
Bonelemo, Luwu (6/3/2020) – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyelenggarakan kegiatan Konsolidasi Kepala Desa utusan Masyarakat Adat gelombang pertama. Konsolidasi kali ini diselenggarakan di Desa Bonelemo, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Ada 40 Kepala Desa yang berasal dari Maluku,
image article
Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU CILAKA): PETAKA Bagi Masyarakat Adat
Pemerintah, melalui Kementerian Perekonomian telah menyerahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada DPR pada 12 Februari 2020 di Gedung DPR RI. Sejak itu gelombang penolakan terhadap RUU CILAKA semakin besar. RUU ini mengancam keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya (wilayah adat, hutan adat dan tan
image article
AMAN Mendesak Partai Golkar Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat
Jakarta - Pengurus Partai Golongan Karya (Golkar) menerima audiensi dan masukan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengenai Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU-Masyarakat Adat). Perwakilan pengurus Partai Golkar menegaskan akan membahas lebih jauh beberapa masukan dan pandangan t
image article
Mengarungi Badai Investasi: Catatan Akhir Tahun 2019 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
Masyarakat Adat tidak menolak investasi. Yang pasti Masyarakat Adat menolak dan akan selalu menolak investasi yang dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak beradab melalui perampasan wilayah-wilayah adat, pengabaian, pemaksaan, intimidasi dan kekerasan. Tentang Catatan Akhir Tahun AMAN 2019.